Ilustrasi vaksin COVID-19 | SHUTTERSTOCKS

HARNAS.ID – Pemerintah diminta mengambil tindakan atas beredarnya informasi tentang pemesanan vaksin COVID-19. Langkah ini perlu untuk menutup peluang spekulasi jual beli vaksin COVID-19 secara mandiri agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan.

“Satgas COVID-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi, harga vaksin, dan tata cara pembelian vaksin corona jalur mandiri,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau pre-order vaksin COVID-19 jalur mandiri merupakan hal yang terburu-buru.

Pertama, menurut dia, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Harga vaksin juga belum ditetapkan pemerintah dan pola distribusi dan metode jual belinya pun masih dalam tahap rencana.

“Karena segala sesuatu tentang vaksin COVID-19 dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi untuk menghindari kerugian masyarakat,” ujar Bamsoet dikutip Antara.

Ia mengatakan, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau pre-order. Namun, kata Bamsoet mengungkapkan, hingga saat ini Bio Farma belum melayani pre-order vaksin COVID-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun termasuk kebutuhan fasilitas kesehatan maupun perorangan.

“Jumlah produk jadi vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis, pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya akan ada bahan baku vaksin COVID-19 untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021, namun prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah,” katanya.

Dia mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Sebab, sebelum digunakan harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA).

Selain itu, untuk kebutuhan jalur mandiri, stok vaksin belum tersedia karena ketentuan persyaratannya cukup ketat.

“Masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah,” kata Bamsoet menegaskan.

Editor: Aria Triyudha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here