Tim medis menangani pasien dalam persiapan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO | NYOMAN HENDRA WIBOWO

HARNAS.ID – Kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo menuai apresiasi.

“Ini tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada HARNAS.ID, Rabu (16/12/2020).

Ia mengingatkan, program vaksinasi harus dapat berjalan baik. Oleh karena itu,seiring kebijakan itu, pemerintah harus memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target vaksinasi. Pasalnya, Saleh tak menampik kemungkinan adanya penduduk yang luput dari vaksinasi COVID-19.

“Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) TNI, Polri, dan tentu saja Badan Pusat Statistik,” ujar politikus PAN itu.

Saleh juga mendorong pemerintah memperhatikan keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin COVID-19.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan Vaksin COVID-19 secara gratis kepada masyarakat.

“Dapat saya sampaikan bahwa Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Presiden.

Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi atau perhitungan ulang mengenai keuangan negara. Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tersebut pada tahun anggaran 2021.

Editor: Aria Triyudha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here