POLHUKAM KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi PT Esta Indonesia ke bekas Pejabat Pajak

KPK Telusuri Dugaan Gratifikasi PT Esta Indonesia ke bekas Pejabat Pajak

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata | ANTARA FILES

HARNAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengembangkan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan nilai wajib pajak yang menjerat mantan pejabat dan pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu yang dikembangkan yakni menelusuri dugaan pemberian gratifikasi oleh PT Esta Indonesia.

Dalam persidangan terdakwa mantan pegawai DJP, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak sebelumnya terungkap jika perusahaan pemrosesan sarang burung walet yang berkantor di Semarang, Jawa Tengah itu memberikan uang sekitar Rp 1,4 miliar terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 perusahaan tersebut. Fakta itu diungkapkan mantan pemeriksa pajak Yulmanizar.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, setiap fakta yang terungkap akan dianalisa oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selanjutnya dilaporkan ke pimpinan lembaga antikorupsi maupun forum ekspos untuk menentukan upaya selanjutnya.

“Biasanya JPU setelah sidang akan membuat laporan perkembangan persidangan, pasti kan ada laporan informasi dari JPU,” ungkap Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Jumat  (3/6/2022). 

Soal pengembangan pengusutan dugaan pemberian uang tersebut, kata Alex, sepenuhnya ada ditangan JPU dan penyidik. Fakta sidang yang terungkap nantinya akan dikuatkan oleh bukti dan petunjuk lainnya.

“Kita tunggu saja dari JPU dan penyidik,” ujar Alex.

“Tapi umumnya kalau dari perusahaan-perusahaan yang menyuap kemudian sudah mengakui dan uang suapnya sudah kita sita, tujuannya apa menyuap misalnya penurunan pajak. Kan seperti yg kemarin kasus pajak itu sekali lagi kalau kasus pajak kan KPK hanya menangani suapnya,” ditambahkan Alex.

Alex memastikan pihaknya konsen dalam mengusut kongkalikong penurunan nilai pajak. Sementara, pihak DJP yang akan meluruskan berapa nilai wajib pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan ke negara.

“Terkait dengan berapa sih pajak yang sebenernya, nah itu kita serahkan kembali ke temen-teman pajak untuk menghitung ulang. Jadi kita hanya menangani suapanya, sementara pajaknya itu bjar kita serahkan ke teman-teman pajak untuk melakukan oenghitungan ulang,” tutur Alex.

Yulmanizar sebelumnya saat bersaksi mengakui jika PT Esta Indonesia pernah memberikan uang terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 perusahaan tersebut. Uang yang diberikan sekitar Rp 1,4 miliar.

“Ada yang mulia (terima uang). Rp 1,4 miliar yang mulia,” ungkap Yulmanizar saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan pajak dengan terdakwa mantan pegawai DJP, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Menurut Yulmanizar komitmen fee terima kasih itu diterima setelah pemeriksaan pajak PT Esta Indonesia. Kata Yulmanizar, uang tersebut diterima di kantor pusat DJP.

“Uang untuk selesai pemeriksaan yang mulia. Uang terimakasih,” ujar Yulmanizar.

Dari uang yang diberikan, 50 persen diberikan untuk atasan Yulmanizar, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Sementara sisanya dibagi rata untuk tim pemeriksa pajak yang terdiri dari empat orang. Selain Yulmanizar, tim pemeriksa pajak terdiri dari Febrian selaku anggota, ketua tim pemeriksa Alfred Simanjuntak, dan supervisor Wawan Ridwan.

“(Tim pemeriksa pajak) sama yang mulia, Rp 175 juta,” imbuh Yulmanizar.

Hasil pemeriksaan pajak, kataYulmanizar, PT Esta Indonesia diwajibkan membayar pajak Rp 1 miliar lebih. Jika ditambah dengan uang ‘terimakasih’ senilai Rp 1,4 miliar, total yang digelontorkan PT Esta Indonesia senilai Rp 2,5 miliar.

Angka Rp 1,4 miliar itu, kata Yulmanizar, atas kesepakatan Kristina selaku konsultan pajak PT Esta Indonesia dan seorang wanita yang menjabat direktur PT Esta Indonesia. Dalam persidangan terungkap direktur itu merupakan ibu dari komisaris PT Esta Indonesia, Hoo Anton Siswanto.

“Kesepakatan itu antara saudara, yang lain atau ada juru bicara yang lain dengab wajib pajak, dengan Anton atau dengan konsultan?,” cecar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

“Saya bicara dengan konsultan bu Kristina. Waktu itu didampingi direktur yang ibu-ibu,” jawab Yulmanizar.

Keterangan Yulmanizar lantas dikonfrontasi dengan Krisitina, Hoo Anton Siswanto, dan Moses. Terkait pengurusan pajak PT Esta Indonesia, Moses yang juga konsultan pajak sempat menggantikan kakaknya Kristina yang saat itu melahirkan.

Lantaran mempunyai hubungan kekerabatan yang baik dengan Hoo Anton Siswanto, Moses dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan tak menerima surat kuasa dari PT Esta Indonesia. Sementara Kristina menerima surat kuasa.

“Tidak ada (surat kuasa) yang mulia. Di Semarang itu saya sama Direkturnya itu sahabat baik,” kata Moses.

“Si Anton?,” cecar hakim Fahzal.

“Betul yang mulia,” jawab Moses.

“Jadi ngga ada surat perjanjian kerja sama saudara ditunjuk sebagai konsultan pajak PT Esta Indonesia? Kristina ada?,” tanya hakim Fahzal.

“(Krisitina) Ada (surat kuasa konsultan pajak),” ujar Moses.

Moses sendiri sempat mendampingi saat tim pemeriksa pajak datang ke kantor PT Esta Indonesia untuk pengambilan data. Adapun hasil perhitungan, kata Moses, pajak yang dibayarkan PT Esta Indinesia sekitar Rp 1 miliar. Moses mengklaim tak ada deal-deal pemberian uang kepada tim pemeriksa pajak.

Hal serupa juga disampaikan Kristina dan Anton. Keduanya mengklaim tak pernah ada kesepakatan pemberian uang.

Keterangan Kristina lantas dikonfrontasi kembali dengan Yulmanizar. Yulmanizar pun bersikukuh dengan keteranganya.

“Jadi yang benar yang mana?,” tegas hakim Fahzal.

“Saya negoisasi dapat uang, saya negoisasi dengan bu Kristina dan direktur yang perempuan,” ujar Yulmanizar.

“Tetap dengan keterangan itu yang mulia,” ditambahakan Yulmanizar.

“Ya sudah terserah (Krisitina) keterangan bukan hanya keterangan mu saja. Ada bukti-bukti lain yang nanti bisa dibuktikan. Kalau memang tidak berarti keterangannya berdiri sendiri keterangannya, ada hukumnya itu. Baik keterangan mu atau keterangan lain lebih benar. Nanti dibuktikan,” tegas hakim Fahzal.

Dalam kesaksiannya, Anton membenarkan perusahannya menggunakan jasa Kristina sebagai konsultan pajak. Adapun sosok direktur perempuan yang dimaksud itu adalah ibunya.

“Saya komisarisnya sekarang, Direkturnya ibu saya,” kata Anton.

“Saudara aktif membantu ibu mu?,” tanya hakim Fahzal.

“Aktif,” jawab Anton.

“Sebetulnya kamu sebagai komisaris itu hanya sebagai alat kelengkapan perseroan saja, yang sebenarnya yang menjalankan perusahaan itu saudara (Anton) sebagai komisaris, betul?,” cetus hakim Fahzal.

“Bersama-sama dengan keluarga,” ucap Anton menimpali.

Namun demikian, klaim Anton, dirinya saat itu tak begitu aktif mengurus pajak. Dia berdalih tak paham soal perpajakan. Karena itu, Anton menggunakan jasa Kristina.

“Berapa penetapan pajak 2016?,” tanya hakim Fahzal.

“Tahun 2016 pajak tahunan saya 1,5 miliar, ditambah kurang pajak 1 miliar. 1,5 miliar itu pajak yang sudah dibayarkan, setelah ada pemeriksaan kurang bayar 1 miliar,” ucap Anton.

Pengakuan Anton membuat hakim Fahzal heran. Namun Anton tetap berdalih kurang pajak Rp 1,5 miliar itu keluar setelah ada sidak dan pemeriksaan pajak.

“Kan sudah dibayar, kok ada lagi kurang bayar. Kan sudah kluar pajaknya?,” cetus hakim Fahzal.

“Itu hasil pemeriksaan tadi keluar ada kurang bayar 1 miliar. Hasil sidak itu Rp 1 miliar,” imbuh Anton.

“Harus jelas saja keteranggnnya, iya iya ngga ngga, jangan yang lain nanti terbukti,” tegas hakim Fahzal menambahkan.

Menurut Anton, perusahannya menggelontorkan uang Rp 2,5 miliar untuk membayar pajak. Anton pun bersikukuh tak memberikan fee kepada tim pemeriksa pajak.

“Jadi total saya bayar 2,5 miliar. Dibayar dari rekening perusahaan langsung transfer ke rekening pajak,” ujar Anton.

Atas keterangan Anton, Yulmanizar tetap dengan keterangannya bahwa pihaknya telah menerima uang dari PT Esta Indonesia. Yulmanizar dalam kesakiannya mengaku pernah bertemu dengan Anton dan Kristina.

“Ada yang mulia (menerima uang dari PT Esta Indonesia),” tegas Yulmanizar. 

Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak sebelumnya didakwa menerima gratifikasi masing-masing total Rp 2,4 miliar. Wawan dan Alfred masing-masing menerima gratifikasi sebesar Rp1.036.250.000, SGD71.250 (sekitar Rp760.361.209); dan mata uang dolar Amerika Serikat setara Rp 625 juta. Lalu, tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel sejumlah Rp 448.000. Uang itu diterima dari sembilan wajib pajak.

Perbuatan rasuah itu dilakukan bersama-sama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji; dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, Dadan Ramdani. Kemudian, anggota tim pemeriksa pajak Yulmanizar dan Febrian.

Selain penerimaan uang, Wawan juga didakwa pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasal itu disematkan lantaran Wawan diduga menyamarkan harta kekayaannya itu dengan mentransfer uang ke sejumlah orang.

Dalam surat dakwaan, terdapat sembilan pihak yang diduga memberikan suap. Kesembilan pihak itu yakni, PT Link Net, PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, PT Walet Kembar Lestari, Ridwan Pribadi, dan PT Gunung Madu Plantations.

Editor: Ridwan Maulana