Terdakwa Djoko Tjandra (tengah) dikawal petugas menuju ruang sidang untuk mendengarkan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). JPU Kejagung mendakwa Djoko Tjandra menyuap dua Jenderal Polri yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait penghapusan red notice. HARNAS.ID | BARRI FATHAILAH

HARNAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima salinan berkas perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang sebelumnya telah diminta dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Mabes Polri. Langkah ini bagian dari pelaksanaan tugas supervisi komisi antirasuah.

“KPK akan melakukan penelitian dan telaah terhadap dokumen yang telah diterima tersebut. Terkait perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, dokumen yang diminta itu diperlukan untuk digabungkan dengan berkas-berkas lain yang diperoleh dari publik salah satunya Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Tujuannya, untuk dalami detail perkara Djoko Tjandra.

“Berkas dan dokumen tersebut diperlukan untuk menjerat pihak-pihak lain yang belum tersentuh oleh Polri dan Kejaksaan Agung,” ujar Nawawi.

Bukan tidak mungkin, komisi antirasuah menyelidiki klaster-klaster yang belum tersentuh dalam perkara Djoko Tjandra. Sesuai Perpres No 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tipikor, KPK berwenang melakukan supervisi terhadap instansi Polri dan Kejaksaan Agung.

KPK memastikan bakal menindaklanjuti sejumlah nama lain yang ditengarai terllibat dalam kasus Djoko Tjandra jika tak diusut Kejagung dan Bareskrim Polri. Berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) (UU KPK), komisi antirasuah bisa menangani langsung pihak-pihak yang disebut terlibat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman pernah menyerahkan bukti tambahan terkait supervisi penanganan kasus Djoko Tjandra oleh KPK. MAKI juga minta KPK dalami istilah dan inisial dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) oleh Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Dewi Kolopaking.

Sejumlah inisial yang kerap disebut yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD. Di Bareskrim, Djoko Tjandra terlibat kasus pengurusan pencabutan red notice lalu dijerat bersama tiga orang lain. Mereka yakni pengusaha Tommy Sumardi, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Di Kejagung, Djoko Tjandra ditetapkan tersangka atas dugaan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Tindak pidana yang dilakukan diduga berkaitan dengan kepengurusan fatwa ke MA. Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie Bank Bali).

Editor: Ridwan Maulana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here