SUMEDANG, Harnas.id – Kendati menyebut hasil survei Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang difasilitasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementrian Kesehatan RI, tak wajar. Namun Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir tetap mengapresiasi hasil tersebut.
“Setelah kami konfirmasi ke BKPK, dijelaskan bahwa hasil survei SSGI tahun 2022 tersebut bukan raport atas kinerja intervensi stunting Pemerintah Daerah, tetapi merupakan baseline untuk menetapkan strategi makro intervensi pada tahun 2023,” ujarnya kepada wartawan di Command Center Sumedang, Senin (6/2/2023).
Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, kata Dony, angka wasting Kabupaten Sumedang menurun dan merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan gizi buruk di Kabupaten Sumedang.
“Survei SSGI di Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 579 rumah tangga, 633 balita, 25 kecamatan, dan 66 desa. Proporsi umur balita sampel SSGI sebagian besar adalah balita berumur 24 – 59 bulan (76,31%). Balita yang berumur 0 – 23 bulan, yang notabene menunjukan prioritas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), justru hanya 23,69 %. Populasi yang diukur dilakukan dengan metode stratified 2 stage sampling yang diambil random dari blok sensus, bukan sampling purposif per kelompok usia,” ujarnya.
Dony menuturkan, menyikapi hasil survei SSGI dimaksud, walaupun hasilnya tidak wajar, Pemda Kabupaten Sumedang menghargainya sebagai umpan balik untuk perbaikan.
Pemda Kabupaten Sumedang sendiri sudah melakukan pengukuran ulang pada Rumah Tangga Sampel yang mempunyai Balita terhadap 633 Balita (sasaran SSGI) yang dilakukan oleh Nutrisonis Puskesmas dibantu oleh Petugas Lainnya. Diperoleh data Stunted 136 orang dari 633 Balita atau 21,48 %. Dilihat dari hasil validasi tersebut, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan 0,56 % dibanding hasil survei SSGI tahun 2021 sebesar 22 %.
“BKPK memberikan penegasan bahwa, Daerah adalah pihak yang paling memahami bagaimana situasi dan kondisi permasalahan, serta bagaimana penanganan stunting diimplementasikan, termasuk dalam pengukuran data. Jika daerah sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar untuk seluruh lokus pengukuran, seperti acuan yaitu SSGI, maka daerah bisa memanfaatkan data e-PPGBM (hasil Bulan Penimbangan Balita) untuk melakukan evaluasi penurunan stunting,” paparnya.
“Kabupaten Sumedang saat ini termasuk daerah yang sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar. Karena itu pula, dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi penurunan stunting, Pemda Kabupaten Sumedang merujuk pada data e-PPGBM yang terintegrasi dengan platform SIMPATI (by name by adress), bahwa angka stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah 8,27 persen,” tambahnya lagi. (PB/*)
