Kota Bogor, Harnas.id – Program Stunting di Kota Bogor jadi sorotan serius bagi organisasi Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Cabang Kota Bogor. Ketua Umum Mapancas Kota Bogor, Verga Aziz menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diduga telah membohongi pimpinan negara (Preside) terkait data stunting di Kota Bogor.
Kejadian itu dilakukan saat Pemerintah Kota Bogor mendampingi Presiden Joko Widodo dalam program ” Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Kusumawijaya ” yang berlokasi di Kelurahan Kebon Pedes pada Selasa, 11 Juni 2024 yang lalu.
” Berdasarkan keterangan Pj Walikota, target prevalensi Stunting dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 18,8 persen. Sedangkan prevalensi Stunting di Kota Bogor berada di angka 18,2 persen atau sudah melebihi target SKI,” papar Verga pada Kamis (20/6).
Pasalnya kata Verga, anggaran yang dialokasikan dalam percepatan penanganan penurunan Stunting Kota Bogor mencapai kurang lebih sebesar Rp 127 miliar atau 5,8 persen dari APBD.
” Ini diluar gaji dan tunjangan (tahun 2023), yang terealisasi sebesar 98,66 persen dari pagu yang telah disediakan atau terserap. Dan tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp 200 miliar lebih,” tegasnya.
Disisi lain, Syarifah Sofiah Sekdakot pernah menerangkan, bahwa Pemkot Bogor melibatkan ASN Kota Bogor dalam program ASN Penting-Lur, setiap bulan para ASN menyumbangkan telur seberat 1,5 kg bagi anak-anak di Kota Bogor.
Selain Sekdakot Bogor, mantan Wawalkot Bogor, Dedi A Rachim pernah bicara, bahwa berdasarkan data BPS bulan Agustus 2021, angka stunting di 12 kelurahan mengalami penurunan.
” Namun masih ada dua kelurahan yang masih diatas 10 persen yaitu Bondongan dan Rangga Mekar,” jelas Verga mengutip ucapan mantan penyidik KPK tersebut.
Kata Verga, Dedie mantan Wakil Walikota juga pernah mengatakan, di tahun 2020 dari 84.729 balita di Kota Bogor, ada 10,6 persen yang mengalami stunting. Naik dari tahun sebelumya. Namun di tahun 2021 ini, turun menjadi 7,44 persen.
Seperti diketahui, Mapancas Kota Bogor belum lama ini baru melakukan pelantikan dengan struktur kepengurusan yang baru. Ini yang melatar belakangi pihak Mapancas untuk menyoroti dan angkat bicara terkait program nasional dalam menangani angka stunting di Indonesia khusus nya di Kota Bogor.
Pihak Mapancas, dalam kajiannya mengendus telah terjadinya kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah Kota Bogor.
” Dan ini sangat sistematis, karena diduga bahwa ASN Kota Bogor di potong gaji Rp. 50. 000 setiap bulannya,” tuturnya.
Mapancas dalam hal ini sangat mendukung program pemerintah seperti Stunting, terlebih semua ASN ikut dilibatkan. Tapi kata dia, sangat disayangkan dengan jumlah anggaran pemerintah Kota Bogor sebesar kurang lebih 127 miliar dan 198 miliar seperti keterangan di beberapa media, ditambah ada dugaan pemotongan gaji ASN Kota Bogor sebesar Rp. 50. 000 perbulannya, ini yang sangat mengecewakan.
Ini menjadi pertanyaan besar atas temuan Mapancas Kota Bogor, apakah anggaran yang dihimpun telah tepat sasaran ?
Karena berdasarkan data temuan Bagian Hukum dan advokasi Mapancas, terdapat 6 kecamatan dan 68 kelurahan di kota Bogor, itu berarti dengan anggaran 127 miliar dari APBD dan 1,8 miliar dari pungutan Gaji ASN.
” Harusnya masing masing kelurahan atau posyandu bisa menyerap anggaran sebesar kurang lebih 2 miliar, nah sedangkan fakta di lapangan sangat jauh dari kenyataan,” ungkap Verga.
” Ada 6.291 ASN di Kota Bogor dengan potongan gaji Rp. 50.000 itu berarti total keseluruhan sebesar Rp. 314.500.000 setiap bulan nya dan 1,8 miliar dalam 6 bulan terakhir,” katanya.
Oleh karena itu, pihak Mapancas telah bersurat dengan instansi terkait, seperti pihak Istana Bogor Cq. Presiden Joko Widodo, Pj Walikota Bogor, Sekda Kota Bogor dan bahkan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bogor.
Menurut Korlap Aksi dari Mapancas, Alexandra, dalam waktu dekat Mapancas akan menyikapi kasus dugaan KKN ini kepada presiden, dan meminta kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk membentuk tim Independent mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme anggaran Stunting.
” Kami sudah berkirim surat pemberitahuan aksi besar-besaran di depan Istana Bogor kepada pihak Polresta Bogor Kota, yang berisi akan menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Aksi akan kita laksanakan pada Senin, 24 Juni 2024 mendatang,” tutup Alex panggilan akrabnya pada media.
Laporan : Genta
