Harnas.id, Jakarta – Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menegaskan bahwa rencana pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas industri ke Indonesia Timur akan tetap dilanjutkan. Meskipun rencana ini belum dibahas secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, Febri tetap optimis bahwa kebijakan tersebut akan terealisasi.
“Belum (dibahas dengan Presiden), beliau masih berada di luar negeri,” ungkap Febri setelah menghadiri penandatanganan nota kesepahaman penyerapan garam produksi dalam negeri di Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024).
Febri menambahkan bahwa pemindahan pelabuhan impor ini merupakan langkah strategis untuk melindungi pasar domestik dan memperkuat kapasitas logistik di Indonesia.
“Kami optimistis ini akan dilanjutkan, karena ini adalah bagian dari upaya untuk mengamankan pasar domestik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa ada tiga titik yang telah ditetapkan sebagai lokasi baru pelabuhan impor, yakni Sorong di Papua, Bitung di Sulawesi Utara, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ini merupakan bagian dari langkah untuk memindahkan pintu masuk barang impor guna melindungi produk dalam negeri dan memperkuat logistik nasional,” kata Agus dalam siaran pers Kemenperin pada Senin (4/11/2024).
Beberapa komoditas yang akan menjadi prioritas dalam program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.
Agus menjelaskan bahwa pemindahan pelabuhan impor ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap maraknya barang impor murah atau ilegal yang beredar di pasar domestik. Oleh karena itu, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia Timur diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut.
“Ini menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam Kabinet Merah Putih untuk memastikan pelabuhan impor berada di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan pelabuhan impor ke luar Pulau Jawa dapat selesai paling lambat pada akhir 2024. Rencana tersebut telah dibahas bersama oleh Kemenperin, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Editor : Edwin S
