Harnas.id, Bandung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat tengah bersiap menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) pada Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan Kadin Jabar memiliki legalitas yang diakui pemerintah serta mengakhiri dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Caretaker Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal Sutisna, menegaskan bahwa penyelenggaraan Musprov ini merupakan amanat langsung dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Sebagai bentuk persiapan, ia mengundang puluhan senior Kadin Jabar dalam pertemuan di Hotel Asrilia, Bandung, Senin (3/2), guna membahas langkah-langkah strategis menjelang Musprov.
“Kami ingin memastikan Musprov ini berjalan sesuai aturan organisasi dan diakui secara sah oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak, termasuk para senior dan tokoh Kadin Jabar, untuk bersama-sama menyukseskan agenda ini,” ujar Agung.
Pelaksanaan Musprov Februari 2025 ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi setelah adanya perbedaan pendapat yang sempat memicu dualisme di Kadin Jabar. Sebelumnya, pada 15 Oktober 2024, sempat digelar Musprov yang dinilai cacat hukum karena tidak melibatkan berbagai unsur penting dalam organisasi.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, Herman Muchtar, menyoroti bahwa Musprov 15 Oktober tersebut tidak memenuhi ketentuan organisasi, sehingga legalitasnya dipertanyakan.
“Musprov itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sebenarnya telah meminta penundaan hingga Desember 2024, namun ada pihak yang memaksakan sehingga pelaksanaannya menjadi tidak sah,” kata Herman.
Menurutnya, keputusan penyelenggaraan Musprov harus melalui mekanisme yang tepat dan tidak boleh mengesampingkan peran dewan pertimbangan, dewan penasehat, maupun tokoh-tokoh senior yang memiliki pengalaman dalam organisasi.
Sebagai upaya konsolidasi, Agung Suryamal mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam Musprov yang akan datang, termasuk Almer Faiq Rusydi, yang sebelumnya terlibat dalam gugatan terhadap kepemimpinan Anindya Bakrie.
“Komunikasi terus kami lakukan, termasuk dengan Almer dan pihak-pihak lain yang sebelumnya berbeda pandangan. Kami ingin Kadin Jabar kembali bersatu dan solid,” ungkap Agung.
Mantan Ketua Kadin Jabar, Cucu Sutara, menyambut baik langkah yang diambil Agung. Ia berharap Musprov Februari 2025 dapat menjadi titik balik untuk memperkuat organisasi sebagai wadah pengusaha di Jawa Barat.
“Ini adalah momentum penting. Dengan kepemimpinan Anindya Bakrie yang sah di tingkat nasional, maka Musprov Kadin Jabar ini juga harus sah dan sesuai aturan,” kata Cucu.
- Dengan dukungan dari berbagai pihak, ex Februari 2025 diharapkan mampu mengakhiri ketidakpastian organisasi dan mengembalikan peran Kadin Jabar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Editor: IJS
