Harnas.id, JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menghadapi berbagai bentuk serangan balik yang dilancarkan para koruptor. Dukungan ini sekaligus menjadi ajakan bagi insan pers di seluruh Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pemberitaan yang objektif dan berkualitas.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa keberhasilan Kejagung dalam membongkar sejumlah kasus mega korupsi—mulai dari skandal di Pertamina hingga kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung—tentu memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang dirugikan.
“Kami menyatakan dengan tegas, PWI mendukung penuh langkah Kejagung di pusat maupun daerah untuk terus bekerja mengungkap kasus-kasus korupsi, termasuk mega korupsi yang menjadi perhatian publik,” ujar Munir, Senin, 17 November 2025.
Munir menjelaskan bahwa dukungan tersebut juga ia sampaikan secara langsung saat audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya di Gedung Kejagung pada 13 November 2025. Dalam pertemuan itu, PWI menegaskan peran pers sebagai benteng informasi di tengah maraknya serangan hoaks.
“Kami beri support moral melalui pemberitaan agar aparat Kejagung tidak gentar menghadapi serangan balik koruptor,” tegasnya.
Menurut Munir, salah satu strategi serangan balik koruptor adalah memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyebarkan berita menyesatkan. Untuk itu, PWI mengandalkan Satgas Antihoaks guna memverifikasi dan meluruskan informasi yang beredar.
“Satgas Antihoaks PWI mengklarifikasi langsung maupun tidak langsung melalui jaringan wartawan agar narasi hoaks bisa segera ditangkal,” jelasnya.
Munir menambahkan, korupsi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi bangsa ini. Keberhasilan daerah maupun pemerintah pusat, katanya, sangat ditentukan oleh kemampuan memberantas praktik korupsi.
Direktur Satgas Antihoaks PWI, Insan Kamil, mengungkapkan bahwa para koruptor kini menggunakan beragam cara untuk melemahkan Kejagung dalam mengusut skandal mega korupsi. Mulai dari upaya penyuapan, ancaman, teror, hingga penyebaran fitnah dan hoaks di berbagai platform media sosial.
“Serangan balik yang dilakukan sangat variatif. Yang paling masif saat ini adalah fitnah di media sosial untuk menggiring opini publik,” ujarnya.
Sejalan dengan komitmen bersama antara PWI dan Kejagung, Insan menegaskan bahwa PWI akan terus mengawal dan mendukung proses penegakan hukum agar tetap berjalan lurus tanpa intervensi.
“Kasus mega korupsi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami memastikan pengawalan agar penanganannya bebas dari praktik KKN,” kata Insan.
Untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi, Satgas Antihoaks PWI bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam program Edukasi dan Literasi Publik. Tujuannya adalah membantu Kejagung menangkal narasi menyesatkan sejak dini.
“Karena serangan itu terjadi di jagat media sosial, maka lewat media sosial pula Kejagung harus melawannya. PWI siap mendukung,” tutup Insan.
Editor: IJS
