Harnas.id, TEHERAN – Iran kembali menjadi sorotan dunia. Sejak akhir Desember 2025, gelombang protes anti-pemerintah mengguncang kota-kota besar dan provinsi-provinsi di seluruh negeri. Apa yang awalnya protes ekonomi, menanggapi jatuhnya nilai Rial dan inflasi yang meroket, kini berubah menjadi gerakan rakyat yang menuntut reformasi politik menyeluruh.
Protes dimulai di Pasar Raya Teheran, ketika para pedagang menutup toko mereka pada 28 Desember 2025. Dari bazar yang biasanya ramai, suara-suara ketidakpuasan mulai terdengar — menyoroti ketidakmampuan pemerintah menahan tekanan ekonomi. Dalam hitungan hari, demonstrasi menjalar ke kota-kota lain, melibatkan mahasiswa, pekerja, dan warga biasa yang frustrasi dengan kondisi hidup yang memburuk.
Hingga 8 Januari 2026, bentrokan dengan aparat keamanan sudah menewaskan puluhan orang. Namun protes tak berhenti. 9 Januari menjadi hari penting: ribuan orang tetap turun ke jalan, meski pemerintah telah memutus akses internet dan telepon nasional untuk membatasi koordinasi dan mengendalikan informasi. Di Teheran, Mashhad, Isfahan, dan Tabriz, massa berteriak tuntut perubahan, mengangkat slogan menentang rezim dan menyerukan keadilan.
Di sisi lain, Reza Pahlavi, putra terakhir monarki Iran yang tinggal di pengasingan, memanfaatkan momentum ini untuk mendorong massa. Seruannya yang disiarkan dari luar negeri menjadi simbol harapan bagi sebagian rakyat yang mendambakan perubahan.
Situasi semakin panas. Organisasi HAM internasional melaporkan puluhan tewas sejak gelombang protes dimulai, dan ribuan orang ditangkap. Pemerintah menuduh demonstran sebagai agen kekuatan asing, sementara video dan foto yang bocor ke media internasional menunjukkan eskalasi kekerasan dan kerusuhan di jalanan.
Reaksi internasional muncul dari berbagai negara dan organisasi, termasuk Uni Eropa dan PBB, yang menekankan pentingnya menahan diri dan menghormati hak asasi manusia. Mereka mendesak pemerintah Iran membuka jalur komunikasi dan meredakan ketegangan.
Gelombang protes ini lebih dari sekadar reaksi terhadap tekanan ekonomi. Ia adalah cermin ketidakpuasan rakyat terhadap sistem politik yang dianggap gagal menyejahterakan warganya. Jalanan menjadi panggung bagi rakyat menuntut keadilan, meski harus dibayar dengan nyawa dan kebebasan. Stabilitas sejati, terlihat jelas dari peristiwa ini, lahir dari keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan dari penindasan atau kekuatan militer.
Editor: IJS
