Harnas.id, TAPANULI UTARA – Sebanyak 86 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tapanuli Utara menerima dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025. Bantuan diberikan bagi rumah kategori rusak ringan dan rusak sedang.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (13/2), bersamaan dengan penyaluran di sejumlah daerah terdampak lain di Aceh dan Sumatra Barat. Program ini merupakan bagian dari langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hadir langsung dalam penyerahan bantuan. Ia didampingi Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat, Tenaga Ahli Kepala BNPB Mayjen TNI (Purn) Fajar Setyawan, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali, serta perwakilan Kementerian PKP.
Besaran bantuan yang disalurkan berbeda sesuai tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan diberikan Rp15 juta, sedangkan rusak sedang Rp30 juta per KK.
Warga penerima tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Tarutung, Sipoholon, Sipahutar, Simangumban, Purba Tua, Parmonangan, Pahae Jae, dan Adiankoting. Pemerintah menargetkan dana tersebut dapat langsung digunakan untuk mempercepat perbaikan rumah secara mandiri.
Menko PMK Pratikno menegaskan bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Pada hari ini sesuai arahan Bapak Presiden, melalui BNPB disalurkan stimulan untuk pembangunan kembali rumah bapak dan ibu yang rusak. Harapannya bapak ibu sekalian dengan adanya bantuan ini bapak ibu bisa segera memperbaiki rumah yang rusak ringan dan rusak sedang secara mandiri dan didukung oleh bantuan-bantuan yang lain sehingga bisa segera kembali ke rumah dan kembali hidup normal,” ujar Pratikno.
Total dana stimulan untuk wilayah Sumatra Utara mencapai Rp10,8 miliar. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima manfaat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di Tapanuli Utara sendiri, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp1,95 miliar. Sementara di Deli Serdang sebanyak 68 KK menerima bantuan senilai Rp1,1 miliar, di Tapanuli Selatan 249 KK dengan total Rp5,4 miliar, dan di Humbang Hasundutan 134 KK dengan total Rp2,3 miliar.
Pratikno juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan unsur pusat yang terlibat dalam proses penanganan bencana. Ia menekankan pentingnya membangun kembali dengan standar yang lebih tangguh terhadap risiko bencana.
“Atas arahan bapak presiden kita tidak hanya harus mengembalikan segera kehidupan masyarakat menjadi normal. Tapi lebih dari itu adalah membangun kembali menjadi lebih baik, lebih tangguh. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat, pemda, dan bagi kita yang ada di pemerintah pusat,” katanya.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat menyebut bantuan tersebut bukan sekadar nominal dana, melainkan bagian dari pemulihan kehidupan warga.
“Bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan harapan. Bukan sekadar perbaikan bangunan tetapi pemulihan kehidupan bagi masyarakat yang terdampak khususnya di Tapanuli Utara. Diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Program stimulan ini menjadi salah satu instrumen percepatan rehabilitasi pascabencana. Pemerintah berharap, dengan dukungan lintas sektor, warga dapat kembali menempati rumah yang layak dan menjalani aktivitas secara normal.
Editor: IJS
