Harnas.id, BIMA – Penunjukan AKBP Catur Erwin Setiawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menuai perhatian publik. Ia ditunjuk menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro yang tengah terseret kasus narkoba.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan setelah kembali mencuat riwayat lama Catur saat berdinas di Polres Ternate pada 2017. Saat itu, ia disebut pernah menjalani sanksi disiplin setelah hasil tes urine dinyatakan positif narkotika.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Mohammad Choirul Anam, mengingatkan agar proses penunjukan pejabat strategis dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Penempatan pejabat di wilayah yang sedang disorot publik harus mempertimbangkan rekam jejak secara menyeluruh. Jangan sampai menimbulkan persepsi keliru di masyarakat,” ujar Anam dalam keterangannya.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan mutasi maupun penunjukan jabatan di tubuh Polri.
“Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus dijaga. Evaluasi internal menjadi hal yang sangat penting,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB menyampaikan bahwa penunjukan Plh dilakukan demi menjaga stabilitas organisasi.
“Penunjukan pelaksana harian dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah administratif diambil untuk memastikan operasional di Polres Bima Kotatetap berjalan normal.
Meski demikian, publik kini menunggu apakah keputusan tersebut akan dievaluasi lebih lanjut. Isu rekam jejak dan sensitivitas kasus narkoba menjadi perhatian utama dalam polemik ini.
Di tengah sorotan, konsistensi penegakan disiplin internal dinilai menjadi kunci menjaga kredibilitas institusi kepolisian.
Editor: IJS
