Harnas.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meresmikan Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Peresmian tersebut menjadi penanda bersatunya sejumlah konfederasi buruh dalam satu wadah perjuangan yang diharapkan mampu memperkuat aspirasi pekerja di tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi buruh yang telah memilih membangun sinergi melalui Sekretariat Bersama KBPBI. Menurutnya, persatuan menjadi modal penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia,” kata Sigit.
Kapolri menilai perjuangan buruh tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan iklim investasi perlu terus dijaga.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan global yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Situasi geopolitik internasional yang dinamis dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk sektor ketenagakerjaan.
“Kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada. Kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada,” ujarnya.
Sigit menyinggung kondisi geopolitik dunia yang masih bergejolak, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok global dan harga energi. Kenaikan harga minyak dunia, menurutnya, dapat memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri.
Program yang menjadi fokus pemerintah antara lain:
- Hilirisasi industri
- Swasembada pangan
- Swasembada energi
Kapolri menilai keberhasilan program-program tersebut akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing nasional.
Ia mencontohkan program hilirisasi yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, stabilitas dunia usaha dan investasi perlu terus dijaga agar peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka.
“Perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri kembali menegaskan komitmen Polri untuk mendukung perlindungan pekerja dan memperjuangkan kesejahteraan buruh. Ia menyebut berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembentukan Satgas PHK hingga penguatan layanan melalui Desk Ketenagakerjaan.
Selain itu, Polri juga disebut terus mendorong perlindungan bagi pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online yang selama ini menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional.
“Bagi saya, buruh adalah pahlawan devisa. Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” tegas Sigit.
Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan dibentuk sebagai sarana pelayanan, pendampingan, dan penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang dihadapi pekerja maupun perusahaan.
Hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan tercatat telah menangani sebanyak 291 perkara ketenagakerjaan di berbagai daerah. Selain itu, program tersebut juga berhasil memfasilitasi 4.505 pekerja untuk memperoleh status sebagai pegawai tetap di perusahaan tempat mereka bekerja.
Tak hanya itu, Desk Ketenagakerjaan Polri juga terlibat dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT Amos Indah Indonesia dan para pekerjanya. Proses mediasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi PHK senilai Rp12,7 miliar kepada 134 mantan pekerja.
Menurut Sigit, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dialog dan mediasi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Desk Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pekerja dan dunia usaha.
“Desk Ketenagakerjaan, berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik,” ucapnya.
Kapolri juga menegaskan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan harus terus berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat. Program tersebut, kata dia, tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan institusi.
“Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya,” tegas Kapolri.
Lebih lanjut, Sigit berharap kehadiran Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia dapat menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat komunikasi antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha.
Menurutnya, persatuan organisasi buruh akan menjadi kekuatan penting dalam mengawal berbagai kebijakan ketenagakerjaan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Di akhir sambutannya, Kapolri mengajak seluruh elemen buruh untuk terus memperjuangkan kepentingan pekerja secara konstruktif dengan tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
“Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas,” pungkasnya.
Editor: IJS
