BANDUNG, Harnas.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencatat angka prevalensi stunting di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurun. Dari 31,5 persen pada 2018, angka stunting Jabar kini berada di angka 24,5 persen. Angka tersebut menunjukan penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan, meski terjadi penurunan, angka prevalensi tersebut masih terbilang cukup tinggi. Mengingat, jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia. Sementara, di tahun 2022 ini angka stunting di Jabar telah mengalami penurunan meskipun belum signifikan.
“Alhamdulillah trennya positif, tetapi kan penduduk Jabar sangat banyak sekitar 53 juta jiwa. Konsekuensinya termasuk sunting bahkan tenaga kerja juga banyak. Akan tetapi, ini semua kita sedang ikhtiar maksimal dengan para kepala daerah dan DPRD untuk menurunkan angka stunting di Jabar,” kata Uu kepada wartawan usai mengikuti acara Jabar Sunting Summit 2022, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (13/12/2022).
Maka dari itu, BKKBN bersama Pemerintah daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar menyiapkan skema untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota se-Jabar pada tahun 2022 hingga 2024.
Uu menambahkan, agar kasus stunting di Jabar dapat teratasi secara maksimal, dibutuhkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Dia juga mengimbau kepada para bupati dan wali kota di seluruh Jabar untuk segera menganggarkan terkait dengan penyelesaian kasus. Sebab, saat ini, Uu mengaku bahwa Pemprov Jabar telah merencanakan penganggaran di tahun 2023 untuk pencegahan kasus tersebut.
“Kalau tidak ada anggaran, tidak akan maksimal. Makannya kenapa saya minta untuk menganggarkan di kabupaten kota, supaya ini ada kolaborasi, dan ini juga gerakannya harus bersamaan,” ungkapnya. (*)
