Harnas.id, JAKARTA – Persoalan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat kembali menjadi sorotan kalangan akademisi komunikasi. Sejumlah komunikolog menilai terdapat jarak yang cukup lebar antara pesan kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Pandangan itu disampaikan pakar komunikasi Effendi Gazali usai mengikuti diskusi bersama Jusuf Kalla di kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (14/3).
Effendi mengatakan para komunikolog yang hadir dalam diskusi tersebut melihat adanya apa yang mereka sebut sebagai “jurang komunikasi” antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini dinilai membuat sejumlah program pemerintah tidak sepenuhnya dipahami oleh publik.
“Bisa saja presidennya sudah bekerja dan melakukan berbagai program, tetapi masyarakat tidak menangkapnya seperti itu. Di situlah terjadi jurang komunikasi,” ujar Effendi kepada wartawan.
Menurutnya, sebagian komunikolog bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “darurat komunikasi”. Istilah tersebut muncul dari analisis para akademisi komunikasi yang melihat adanya ketidaksinkronan antara pesan kebijakan dan penerimaan publik.
Effendi menegaskan bahwa para komunikolog tidak berada pada posisi untuk menentang pemerintah. Justru sebaliknya, mereka ingin berkontribusi melalui kajian dan penelitian agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Kami sebagai pengamat tentu ingin pemerintah berhasil. Karena itu para komunikolog akan berusaha membantu melalui penelitian maupun gagasan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Jusuf Kalla bukan merupakan undangan resmi dari tuan rumah. Diskusi tersebut merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan kalangan komunikolog saat bulan Ramadhan.
“Kami yang meminta waktu kepada Pak JK. Kebetulan beliau bersedia menerima kami hari ini,” ujar Effendi.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas sejumlah isu kebijakan yang sedang menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait usulan agar pemerintah menetapkan batas waktu atau tenggat tertentu dalam mendorong pembahasan isu perdamaian Palestina di forum internasional.
Effendi juga menyinggung pernyataan Presiden yang sebelumnya membuka ruang kritik terhadap pemerintah. Ia menilai kesempatan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyampaikan kritik yang berbasis data dan kajian.
“Mudah-mudahan ada yang berani menyampaikan kritik dengan data yang benar, dan pemerintah juga benar-benar menerima kritik tersebut,” katanya.
Sementara itu, Jusuf Kalla menyebut pertemuan tersebut sebagai forum silaturahmi sekaligus ruang diskusi untuk bertukar pandangan mengenai dinamika yang berkembang di masyarakat.
Menurut JK, persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat memang menjadi isu penting. Hal ini terutama terjadi ketika berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak sepenuhnya dipahami oleh publik.
“Banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Bahkan kadang-kadang komunikasi antarmenteri juga berbeda-beda,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menilai komunikasi publik yang efektif harus berjalan seiring dengan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan pemerintah akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh publik.
Editor: IJS
