Harnas.id, JAKARTA — Perayaan Idulfitri 1447 Hijriah tahun ini berlangsung di tengah dinamika global yang tidak sederhana. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat, menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat memengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja, menilai situasi tersebut perlu dicermati karena dapat berdampak pada sektor energi, pangan, hingga daya beli masyarakat.
Menurut Hakam, momen Lebaran tahun ini juga diiringi dengan tren penurunan jumlah pemudik. Data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkirakan jumlah pemudik sekitar satu juta orang atau sekitar 50,60 persen dari populasi.
Angka tersebut tercatat menurun sekitar 1,75 persen dari hasil survei sebelumnya, dan lebih rendah sekitar 6,55 persen dibandingkan realisasi arus mudik pada 2025.
Ia menilai penurunan tersebut tidak terlepas dari faktor ekonomi domestik yang sedang menghadapi tekanan. Melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab berkurangnya mobilitas mudik tahun ini.
“Kondisi ekonomi serta politik global yang penuh ketidakpastian menjadi faktor yang memengaruhi penurunan arus mudik selain faktor sosial ekonomi di dalam negeri,” tulis Hakam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Tekanan ekonomi tersebut juga tercermin dari perkembangan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,68 persen.
Angka tersebut berbalik dari kondisi Januari 2026 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen.
Selain inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini berada di atas Rp17.000, lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar Rp16.500 per dolar.
Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, termasuk komoditas pangan dan energi.
Hakam juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menyatakan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan hingga Idulfitri dan ketersediaannya dipastikan aman.
Namun menurutnya, kebijakan tersebut masih menyisakan pertanyaan terkait kebijakan setelah Lebaran.
Subsidi energi dalam APBN 2026 tercatat sebesar Rp210,06 triliun yang dialokasikan untuk listrik, LPG, dan BBM. Jika harga minyak dunia terus naik, beban subsidi diperkirakan akan ikut meningkat.
Harga minyak mentah Brent yang menjadi salah satu acuan Indonesian Crude Price bahkan sempat menyentuh USD119,5 per barel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang berada di kisaran USD70 per barel.
Situasi global juga berpotensi memengaruhi sektor pangan nasional. Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian karena kawasan tersebut dikelilingi negara eksportir utama pupuk nitrogen.
Negara-negara seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab merupakan produsen pupuk nitrogen berbasis gas alam yang sangat penting bagi produksi pangan global.
Pupuk jenis ini digunakan secara luas dalam produksi tanaman pangan yang berkontribusi terhadap hampir setengah suplai pangan dunia.
Apabila konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan jalur perdagangan energi terganggu, kenaikan harga pangan global dinilai berpotensi terjadi.
Hakam menilai pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut dengan memperkuat strategi ketahanan pangan nasional. Apalagi sejumlah komoditas pangan utama Indonesia masih bergantung pada impor, seperti gandum, kedelai, dan gula.
Dari sisi fiskal, ia juga mengingatkan bahwa kondisi anggaran negara sebenarnya sudah menghadapi tekanan bahkan sebelum eskalasi konflik global.
Perkiraan defisit anggaran dinilai berpotensi melebar hingga mendekati atau bahkan melampaui batas tiga persen terhadap produk domestik bruto. Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai perlu menjalankan kebijakan fiskal secara lebih disiplin.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program yang langsung berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta pemborosan anggaran dinilai perlu dilakukan secara signifikan. Program kerja fleksibel di pemerintahan seperti work from anywhere juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi operasional birokrasi.
Hakam bahkan mengusulkan langkah simbolik berupa pemotongan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara sebagai bentuk komitmen penghematan anggaran.
Langkah tersebut menurutnya dapat dimulai dari presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD, menteri, wakil menteri, hingga pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berdampak pada penghematan APBN, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
Editor: IJS
