Harnas.id, JAKARTA – Warganet ramai membahas keterlibatan Zulkifli Hasan dalam bencana di Sumatera, terutama terkait dengan kerusakan hutan dan kebijakan lingkungan. Banyak yang mengkritik Zulkifli Hasan karena dianggap tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, terutama karena masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014) yang disorot oleh aktivis lingkungan.
Beberapa contoh kritik yang dilontarkan adalah tentang kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang disebut berubah menjadi perkebunan sawit ilegal. Warganet juga mengungkit momen wawancara Zulkifli Hasan dengan Harrison Ford pada 2013, di mana Ford menekan soal kerusakan hutan di Indonesia.
Kritik ini muncul setelah Zulkifli Hasan meninjau lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat dan menjanjikan bantuan untuk korban. Namun, banyak yang menilai bahwa bencana ini bukan hanya musibah alam, tetapi juga akumulasi dari kebijakan yang membiarkan pembukaan lahan besar-besaran atas nama industri.
Salah satunya adalah Matahukum, dia meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera memanggil Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Raja Juli ke Instana. Hal tersebut lantaran munculnya tudingan diberbagai media sosial tentang dugaan keterlibatan Zulkifli Hasan memiliki dua perusahaan sebagai biang kerok kehancuran hutan di Sumatera.
“Saya minta Presiden Prabowo Subianto untuk memanggil Menteri Zulkifli Hasan dan Raja Juli terkait tudingan dugaan perusahaaan mereka yang menjaadi biang kerok bencana di Sumatera,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir lewat pernyaataanya yang diterima redaksi, Senin (1/12/2025)
Mukhsin Nasir yang kerap disapa Daeng menyebut bahwa untuk dua perusahaan Zulhas yang diduga jadi biang kerok kehancuran hutan yaitu PT Samantaka Batubara dengan luas IPPK 15.000 ha. SK Menhut No. 797/Menhut-II/2014. Selanjutnya, PT Keritang Buana Mining Izin berdasarkan SK No. 299/ Menhut-II/2012. dengan total luas 1.640.000 hektar.
“Waktu jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Zulhas BUKA KRAN IMPOR ysng membunuh Produk-produk Lokal. PT. Samantaka Batubara diketahui memiliki kaitan dengan Zulkifli Hasan, di mana ia memiliki izin usaha pertambangan batubara ini yang beberapa di antaranya dicabut pada tahun 2022. Hubungan ini muncul dalam konteks laporan terkait perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Zulkifli Hasan. Kepemilikan: Zulkifli Hasan tercatat memiliki PT. Samantaka Batubara sebagai salah satu izin usahanya. Pencabutan Izin: Beberapa izin yang diterbitkan atas nama Zulkifli Hasan, termasuk PT. Samantaka Batubara, dicabut oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022,” ucap Daeng.
Daeng berharap dengan dipanggilnya kedua Menteri kabinet tersebut oleh Presiden ke Istana. Kementerian Kehutanan bisa melakukan perbaikan tata kelola hutan, khususnya di Sumatera dan seluruh Indonesia. Daeng menyampaikan kekhawatiran atas kondisi kehutanan di Sumatera terutama terkait hutan sosial dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Menurutnya, kebijakan ini masih menimbulkan konflik di lapangan.
“Hutan sosial dan KHDPK ini belum selesai. Sampai sekarang masih gontok-gontokan. Ada tumpang tindih dan orientasi ingin memiliki, padahal hutan harus dikuasai negara, bukan perorangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemberian sertifikat tanpa pengawasan ketat dapat menggeser tujuan reforma agraria dan berdampak buruk terhadap kelestarian hutan. Daeng juga meminta agar Kementerian Kehutanan memperkuat program perlindungan hulu DAS, hutan lindung, dan hutan konservasi. Ia menilai belum terlihat adanya program untuk peningkatan status menjadi hutan nasional.
“Perhutani jangan dibebani target pendapatan berlebih, Program peningkatan hutan nasional perlu dimunculkan,” katanya.
Daeng menyoroti minimnya strategi pengamanan kawasan hutan, padahal negara lain seperti Korea Selatan dan Brasil menggandeng tentara dalam perlindungan hutan.
Daeng menegaskan agar hutan tidak dijadikan penopang pangan secara instan dengan tanaman satu musim, terutama di daerah dengan kemiringan lahan di atas 30 derajat. Dia mendorong pengembangan agroforestri berkelanjutan, termasuk pemanfaatan tanaman seperti Polonia untuk pemulihan kawasan hutan rusak.
“Ini bagian dari solusi untuk mengurai konflik hutan sosial dan KHDPK, sekaligus memperbaiki kerusakan hutan yang ada,” tutupnya.
Editor : Heri
