JAKARTA, Harnas.id – Negara besar seperti Indonesia butuh pertahanan berdasarkan persiapan bukan hanya harapan. Itulah mengapa penguatan Alutsista di tanah air butuh dilakukan. Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam keterangannya yang dikutip dari CNBCIndonesia, Minggu (19/3/2023).
Karena itu pula, menurut Prabowo, pertahanan Indonesia harus kuat untuk menghindari kekayaan dalam negeri diambil terus menerus. “Penambahan pesawat tempur itu suatu keharusan. Kita akan tambah Rafale dari Prancis dan sedang dalam negosiasi untuk pesawat lainnya. Untuk TNI AL Kapal selam, Fregat, kapal cepat, kapal peluru kendali sangat prioritas juga. Kita berharap di akhir tahun, 27 kapal perang kita sudah dimodernisasi,” beber Prabowo.
Prabowo diketahui membeli sejumlah Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk pertahanan Indonesia. Mulai dari pesawat C-130-J-30 Super Hercules A-1339, Kapal Perang Fregat kelas FREMM, Jet Tempur Mirage 2000, Airbus A400M ‘Atlas’, Pesawat Tempur Rafale, hingga Kapal Selam Scorpene.
Selain pembelian sejumlah Alutsista tersebut, Prabowo mengindikasikan akan lebih banyak lagi senjata Indonesia di masa depan. Prabowo juga memoles dan memodernisasi sejumlah Alutsista yang telah dimiliki Indonesia saat ini. Salah satnya dilakukan pada 41 kapal perang yang sudah ada.
Diketahui, dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Kemenhan mendapatkan anggaran paling jumbo di tahun 2023. Anggaran yang diperoleh Prabowo untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp 134,32 triliun.
Anggaran tersebut adalah anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR setelah adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. “Anggaran pertahanan untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan, peningkatan, sarpras, dan dukungan alutsista, pemenuhan MEF bertahap,” tulis dokumen Kementerian Keuangan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran bulan September 2022 lalu.
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, pada awal September 2022, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra menjelaskan, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI serta belanja berdasarkan jenisnya.
Secara rinci, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,62 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 12,35 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebanyak Rp 24,68 miliar.
Selanjutnya program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp 35,19 triliun. Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 338,86 miliar.
Ada juga untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 607,89 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 79,77 triliun. Dalam buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2023, disebutkan, anggaran Kemenhan sejak 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan rata-rata 3,1%.
Di mana pagu anggaran Kemenhan pada 2018 sebesar Rp 106,68 triliun, kemudian naik menjadi Rp 115,4 triliun pada 2019, lalu melonjak signifikan menjadi Rp 136,9 triliun pada 2020. Kendati demikian, pada 2021, anggaran Kemenhan turun menjadi Rp 125,9 triliun, dan pada 2022 Kementerian Pertahanan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 133,4 triliun. (PB/*)
