JAKARTA, Harnas.id – Progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 26 persen atau meningkat signifikan dari progres saat dikunjungi Presiden pada Februari lalu. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Kantor Presiden, Jakarta, dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (12/03/2023).
“Kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Ketika Bapak Presiden hadir di sana, masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan,” ujar Suharso.
Pembangunan tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan. “Bangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut,” kata Kepala Bappenas.
Suharso menyatakan, pemerintah membuka peluang pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. “Bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta termasuk swasta asing dalam skema KPBU,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Suharso juga mengungkapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal tetapi juga rumah tapak. “Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal, dalam hal ini apartemen, tetapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa, sekali lagi saya ingin mengatakan, bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” ujar Suharso.
Suharso mengatakan, pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri tersebut telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). “Dengan adanya RTBL itu memudahkan di dalam pembangunan, jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita [IKN],” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang. “Sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan, terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI,” tandas Suharso
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan adanya ketertarikan sejumlah investor baik dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
“KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China, kemudian ada dari Korea,” ujar Dhony.
Dhony menyampaikan, selain gedung pemerintahan dan hunian, di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan.
“Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN,” kata Dhony.
Di bidang kesehatan, lanjut Dhony, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional. “Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” tandas Wakil Kepala Otorita IKN.
Dhony juga menyambut positif keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan bahwa 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan.
“Ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan. Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam keterangan pers usai menghadiri rapat.
Sementara 30 persen hunian lainnya, lanjut Dhony, dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri.
“[Sebanyak] 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum. Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujarnya. (PB/*)
