Harnas.id, JAKARTA – Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya menjaga integritas dalam proses rekrutmen terpadu Tahun Anggaran 2026. Penegasan ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam doorstop di Lobby Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menyebut seluruh tahapan seleksi tetap berpegang pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sesuai arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Prinsip ini, kata dia, menjadi dasar untuk memastikan proses berjalan objektif dan terbuka.
“Rekrutmen terpadu Polri tetap mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Johnny.
Secara khusus, ia menegaskan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 hanya melalui jalur reguler. Tidak ada jalur khusus atau kuota tertentu dalam seleksi kali ini.
“Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol 2026 mencapai 7.988 orang melalui sistem online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah lolos verifikasi awal dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya yang kini memasuki pemeriksaan administrasi.
Polri juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan atau praktik percaloan. Laporan dapat disampaikan melalui Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen, Bareskrim, maupun kepolisian setempat.
“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” jelas Johnny.
Lebih jauh, ia menilai proses rekrutmen Akpol bukan sekadar seleksi tahunan, melainkan investasi jangka panjang Polri. Para peserta yang lolos diproyeksikan menjadi calon pimpinan institusi dalam 25 hingga 30 tahun ke depan.
Sejalan dengan itu, Polri terus melakukan evaluasi kurikulum pendidikan, termasuk di Akpol. Fokusnya adalah penguatan karakter, peningkatan kualitas komunikasi, serta penghapusan praktik kekerasan dalam hubungan senior dan junior.
“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” ungkapnya.
Polri pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses rekrutmen ini. Dukungan publik dinilai penting untuk memastikan lahirnya sumber daya manusia unggul dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Editor: IJS
