Harnas.od, BOGOR — Keberadaan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor diharapkan tidak hanya menjadi program administratif, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Namun, di lapangan, masih muncul keluhan warga yang merasa belum dilibatkan dalam aktivitas operasional.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengaku menerima aspirasi tersebut saat turun langsung ke sejumlah wilayah. Ia menemukan adanya jarak antara keberadaan fasilitas SPPG dengan manfaat yang dirasakan warga di tingkat RT dan RW.
“Saat saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung ke saya, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi, Rabu (25/03/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sekitar. Padahal, kehadiran SPPG di tengah permukiman seharusnya membuka peluang ekonomi bagi warga setempat.
Dedi menuturkan, aspirasi yang ia terima dari masyarakat tergolong sederhana. Warga hanya ingin dilibatkan dalam aktivitas kerja yang tersedia di lingkungan mereka sendiri.
“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami cuma lihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak kerja.’ Ini kan ironis,” katanya.
Ia menilai, situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Jika tidak dikelola dengan baik, program yang seharusnya memberi manfaat justru berpotensi menimbulkan kekecewaan sosial.
Dedi menegaskan bahwa SPPG harus memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan terdekat. Mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan, menurutnya perlu menjadi basis utama dalam proses rekrutmen.
“Kalau SPPG berdiri di satu wilayah, maka warga di situ harus jadi yang pertama dilibatkan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal keadilan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi penyerapan tenaga kerja dalam operasional SPPG. Kebutuhan di sektor dapur, distribusi, hingga pengelolaan harian dinilai dapat diisi oleh warga lokal.
Untuk memastikan penyaluran peluang kerja tepat sasaran, Dedi mendorong pelibatan aparat lingkungan seperti RT dan RW. Menurutnya, mereka memiliki data paling akurat terkait kondisi warganya.
“RT dan RW paling tahu siapa warganya yang butuh pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.
Dedi mengingatkan agar program sebesar SPPG tidak hanya berhenti pada angka dan jumlah unit yang dibangun. Ia menekankan pentingnya dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan warga itu sederhana, ingin dilibatkan, ingin punya penghasilan. Jangan sampai program besar ini justru membuat mereka merasa ditinggalkan,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai SPPG berpotensi menjadi penggerak ekonomi di level paling bawah jika dikelola dengan inklusif. Perputaran ekonomi di lingkungan RT dan RW dinilai bisa tumbuh jika warga dilibatkan secara aktif.
“Kalau warga sekitar bekerja, ada penghasilan, maka ekonomi di RT dan RW akan hidup. Ini yang harus kita jaga,” ucapnya.
Berdasarkan data dari laman resmi Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Angka ini dinilai sebagai momentum penting untuk memastikan keberpihakan program terhadap masyarakat lokal.
“Ini bukan hanya soal angka 125 SPPG, tapi soal bagaimana program ini dirasakan oleh warga. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
Editor: IJS
