Harnas.id, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan mekanisme baru dalam penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penggunaan verifikasi biometrik, seperti sidik jari atau retina mata bagi penerima manfaat.
Usulan tersebut disampaikan saat merespons wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, langkah yang lebih tepat bukan memangkas subsidi, melainkan memperbaiki distribusinya.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, persoalan utama dalam subsidi LPG 3 kg saat ini bukan pada besaran anggaran, melainkan ketidaktepatan penerima. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan data administratif belum cukup untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak,” ujarnya.
Said juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima subsidi LPG 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dibandingkan pagu yang selama ini dianggarkan. Dari total sekitar 8,6 juta penerima, ia menyebut angka idealnya berada di kisaran 5,4 juta jika distribusi dilakukan secara tepat.
“Kalau mau tepat sasaran, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo itu hanya 5,4 juta cukup, dari 8,6 juta yang ada di pagu,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti dinamika harga minyak dunia yang turut memberi tekanan pada berbagai sektor, tidak hanya BBM. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani masyarakat kecil.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense,” tegasnya.
Said pun mengajak semua pihak untuk menyikapi kenaikan harga energi global secara rasional dan tidak reaktif. Ia menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menghitung langkah terbaik tanpa harus terburu-buru mengubah kebijakan subsidi.
“Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh,” pungkasnya.
Wacana penggunaan biometrik dalam distribusi LPG 3 kg hingga kini masih sebatas usulan dan memicu diskusi di berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai pendekatan tersebut perlu dikaji dari sisi kesiapan infrastruktur dan efektivitas di lapangan.
Editor: IJS
