Harnas.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam sikap terkait kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024), usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono.
Ia menekankan bahwa menjaga kedaulatan nasional adalah prioritas utama dalam menyikapi isu di kawasan tersebut. Pemerintah juga tengah menjajaki langkah kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang ingin kita lakukan adalah kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di wilayah-wilayah yang memiliki klaim masing-masing untuk kepentingan ekonomi bersama,” jelasnya.
Sugiono menambahkan, Indonesia dan RRT sepakat membentuk komite bersama untuk membahas rincian kerja sama, termasuk lokasi geografis dan kerangka hukum masing-masing negara. “Komite ini akan membahas detail kerja sama, dan kedua pihak tetap mematuhi hukum yang berlaku di negara masing-masing. Jadi tidak ada pergeseran dalam posisi kita terkait kedaulatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menyebut lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada November lalu memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui partisipasi dalam forum ekonomi global.
“Selain bergabung dengan BRICS, kita juga mendaftar keanggotaan OECD dan berpartisipasi dalam CPTPP. Presiden menegaskan, Indonesia akan bergabung dengan forum yang membawa keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” kata Hasan.
Editor : Edwin S
