Harnas.id, BANDUNG – Gelombang aksi solidaritas Palestina kembali menggema di berbagai kota di Indonesia. Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik serentak di Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Kendari, Majene, Bau-Bau, Tarakan, dan sejumlah daerah lain, Minggu pagi (8/2/2026).
Di Bandung, massa FPN memusatkan aksi di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, lokasi bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Dalam aksi tersebut, FPN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan BoP bukan lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak memiliki mandat internasional yang sah. Menurutnya, pembentukan BoP dilakukan sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri.
“Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk Donald Trump,” ujar Furqan dalam orasinya.
Furqan menilai BoP sejak awal kerap disalahpahami publik sebagai Dewan Perdamaian Gaza. Faktanya, tidak ada satu pun klausul dalam struktur BoP yang secara eksplisit menyebut Gaza maupun Palestina sebagai subjek utama perdamaian.
“Tidak ada perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Ironisnya, Benjamin Netanyahu justru masuk dalam struktur dewan tersebut, sementara Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” kata Furqan.
Ia menuding BoP lebih merupakan instrumen politik untuk mengamankan kepentingan Israel pascakonflik. Furqan juga menyinggung pernyataan terbuka Donald Trump yang berulang kali menyebut Gaza sebagai proyek properti dan kawasan potensial pengembangan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, mengulas kronologi yang ia sebut sebagai manipulasi proses perdamaian. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Trump mengajukan 20 poin gencatan senjata yang dinilai timpang karena tidak menyertakan sanksi terhadap Israel dan justru menuntut pelucutan senjata pejuang Palestina.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah mengesahkan Resolusi 2803 tentang Dewan Perdamaian Gaza. Namun, menurut Dina, resolusi tersebut diabaikan dengan pembentukan BoP versi Trump di luar mekanisme PBB.
Dina juga mempertanyakan klaim pendanaan sekitar Rp17 triliun yang disebut untuk rekonstruksi Gaza. Berdasarkan aturan BoP, dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik, di mana negara penyetor 1 miliar dolar AS berstatus anggota permanen.
“Ini menunjukkan BoP lebih menyerupai instrumen politik dan ekonomi, bukan mekanisme kemanusiaan,” ujarnya.
Kecurigaan tersebut diperkuat dengan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP yang melibatkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, dengan agenda pembangunan properti, kawasan mewah, dan resort.
“Pertanyaannya, apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru disingkirkan dan dijadikan buruh murah?” ujar Dina.
Ia menilai pendekatan tersebut bukan rekonstruksi, melainkan bentuk kolonialisme dengan kemasan baru. Dina juga mengkritik narasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dibungkus dalam istilah netral dan realistis.
Menurutnya, netralitas dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah justru berpotensi membungkam suara rakyat tertindas. Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan anti-kolonial, Indonesia dinilai tidak semestinya memberi legitimasi pada forum internasional yang mengabaikan kedaulatan Palestina.
Karena itu, FPN mendesak pemerintah membuka secara transparan posisi dan peran Indonesia dalam Board of Peace. Konsultasi publik dinilai perlu dilakukan agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpihak pada keadilan dan pembebasan.
Aksi FPN ditutup dengan seruan solidaritas untuk Palestina, penolakan terhadap Board of Peace Trump, serta penegasan komitmen pada Hak Asasi Manusia dan keadilan global.
Editor: IJS
