Harnas.id, Depok – Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Depok telah sukses melahirkan wakil rakyat serta pemimpin daerah yang akan bertugas selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Depok menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan guna memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan demokratis.
Komisioner Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun Indeks Kerawanan Pilkada sebagai panduan dalam mendeteksi potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilihan. Upaya ini ditindaklanjuti dengan strategi pengawasan dan pencegahan guna meminimalkan risiko gangguan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Kami telah mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan sehingga dapat melakukan langkah pencegahan yang efektif agar tahapan pemilu berjalan lancar tanpa pelanggaran,” ujar Andriansyah.
Dalam memperkuat kapasitas pengawas pemilu, Bawaslu Depok juga mengadakan berbagai rapat koordinasi dan bimbingan teknis guna memastikan standar pengawasan diterapkan secara optimal.
Bawaslu Kota Depok menyoroti sejumlah isu krusial dalam pemilu, di antaranya:
- Kepatuhan prosedur penyelenggara pemilu dalam pemutakhiran data pemilih
- Pendaftaran dan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan
- Penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Depok oleh KPU
Selain pengawasan teknis, Bawaslu juga aktif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, mendorong masyarakat agar turut serta mengawasi jalannya pemilihan demi menciptakan pemilu yang jujur dan adil.
“Kami juga membangun komunikasi dengan berbagai lembaga di Kota Depok guna memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan dan bebas dari pelanggaran,” tambahnya.
Sebagai bentuk antisipasi, Bawaslu Kota Depok telah mengeluarkan surat imbauan pencegahan untuk menekan potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Selain itu, koordinasi terus dilakukan dengan KPU, partai politik, serta instansi terkait guna memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Depok telah mengawasi berbagai tahapan pemilu, termasuk:
- Pembentukan Badan Ad Hoc KPU
- Pemutakhiran Data Pemilih
- Pendaftaran dan Verifikasi Calon
- Dana Kampanye dan Logistik Pemilihan
- Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara
- Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu
Meskipun jumlah personel pengawas terbatas, pengawasan tetap berjalan maksimal melalui pembagian tugas dan jadwal terstruktur.
“Kami memastikan seluruh hasil pengawasan terdokumentasi dalam Form A Pengawasan sesuai arahan Bawaslu RI. Dengan pengawasan melekat ini, potensi pelanggaran bisa ditekan, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu,” tegas Andriansyah.
Selain pengawasan teknis, Bawaslu Depok aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Berbagai sosialisasi telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam mengawal proses demokrasi.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengawasan pemilu menjadi lebih kuat dan efektif,” kata Andriansyah.
Bawaslu Depok juga membangun hubungan sinergis dengan stakeholder, ormas, dan instansi terkait untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan demokratis, transparan, serta bebas dari kecurangan.
Berkat pengawasan yang ketat dan sinergi antara penyelenggara pemilu, masyarakat, serta lembaga terkait, Pemilu dan Pilkada 2024 di Depok berjalan dengan baik dan kondusif.
“Alhamdulillah, anggota legislatif telah dilantik, dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, sudah resmi bertugas setelah pelantikan di Istana. Ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak dalam menjaga pemilu yang aman dan demokratis,” tutup Andriansyah.
