Harnas.id, Bekasi – Pimpinan Redaksi Media Update Cerita Indonesia, Firmansyah (44), resmi melaporkan Ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN), Dikaios Mangapul Sirait, ke Polres Bekasi Kota atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Laporan ini dilakukan setelah Firmansyah mengalami intimidasi, perampasan HP, dan tindakan fisik berupa dorongan saat tengah meliput sebuah insiden keributan antara Hotma Frieskaria Br Sirait dan Dikaios Mangapul Sirait di Perumahan Kemang Pratama 1, Kota Bekasi.
Menurut Firmansyah, saat ia bersama beberapa rekan jurnalis meliput kejadian tersebut, Dikaios Mangapul Sirait diduga merampas HP-nya, meletakkannya di atas mobil, lalu mendorong dan mengintimidasi dengan kata-kata yang tidak pantas.
“Kami sudah meminta izin kepada pihak keamanan dan RT sebelum masuk ke lokasi, namun kami tetap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Ini jelas tindakan yang mencederai profesi wartawan dan bertentangan dengan UU Pers,” ujar Firmansyah.
Selain menghalangi tugas jurnalistik, Dikaios juga diduga menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan melalui akun TikTok pribadinya.
Senada dengan Firmansyah, Koordinator Liputan (Korlip) Media Rajawali News TV, Agus Marpaung, juga turut melaporkan Dikaios Mangapul Sirait atas tindakan penghalangan tugas jurnalistik dan penyebaran fitnah.
Agus menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat dipidana hingga 2 tahun penjara atau dikenai denda maksimal Rp500 juta.
“Kebebasan pers dijamin oleh Pasal 4 Ayat (1) UU Pers serta Pasal 28F UUD 1945. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap wartawan yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik,” tegas Agus.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi insan pers di Indonesia. Para wartawan berharap agar insiden serupa tidak terulang, serta meminta seluruh pihak untuk menghormati kerja jurnalistik yang memiliki perlindungan hukum berdasarkan UU Pers.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Jika ada jurnalis yang melanggar kode etik, maka harus diingatkan secara profesional, bukan dengan tindakan intimidasi dan kekerasan,” pungkas Firmansyah.
