Harnas.id, Kota Bogor – PT Kojari Tata Angkutan, operator BIS KITA, meminta Pemerintah Kota Bogor segera mengkaji ulang tarif non-subsidi pasca keputusan Kementerian Perhubungan untuk menunda atau memutus subsidi. Langkah ini dianggap mendesak untuk memastikan keberlanjutan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
Menurut Dewi Jani, Komisaris PT Kojari Tata Angkutan, tarif BIS KITA tanpa subsidi diperkirakan berada di angka Rp 14.000 per perjalanan.
“Kami berharap Pemkot Bogor segera melakukan pengkajian ulang terhadap surat keputusan ini, mengingat pentingnya transportasi yang terjangkau untuk masyarakat,” ungkap Dewi (15/01).
Sementara itu, Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim, menyatakan bahwa subsidi adalah bentuk nyata pengembalian dana rakyat untuk rakyat. Ia mengungkapkan, tanpa subsidi, tarif BIS KITA diperkirakan sekitar Rp 12.000 hingga Rp 14.000 per perjalanan, yang berpotensi memberatkan masyarakat.
“Subsidi ini nyata dan langsung dirasakan. Setiap bulan, ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu warga yang menggunakan BIS KITA, dan ini adalah bentuk dukungan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dedie.
Dedie menambahkan bahwa pemerintah akan berjuang agar tarif tetap terjangkau.
“Kasihan jika masyarakat harus membayar di atas Rp 10.000 per perjalanan tanpa subsidi. Ini bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di daerah lain. Jika subsidi harus diambil alih oleh pemerintah daerah, seharusnya ada waktu transisi yang lebih longgar,” jelasnya.
Diketahui, BIS KITA selama ini menjadi solusi transportasi yang mendukung mobilitas warga Bogor, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Dengan subsidi, masyarakat hanya membayar tarif yang terjangkau, sehingga membantu meringankan beban ekonomi.
Keputusan mengenai tarif non-subsidi ini diharapkan dapat segera diputuskan, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
