Realisasi Utang 2024 Capai Rp428,8 Triliun, Kemenkeu Jaga Risiko Terkendali

Harnas.id, Jakarta – Hingga 30 November 2024, realisasi pembiayaan anggaran atau penarikan utang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp428,8 triliun. Angka ini setara 82 persen dari target penarikan utang yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa pengelolaan pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati dan kredibel.

“Kinerja pembiayaan ini terjaga pada level terkendali dengan pengelolaan yang pruden dan tetap menjaga risiko dalam batas aman,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, Rabu (11/12/2024).

Menurut Thomas, hingga November 2024, pembiayaan utang mencapai Rp483,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto menjadi porsi terbesar dengan realisasi Rp437,2 triliun atau 65,6 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp292,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman neto tercatat Rp46,4 triliun, mencapai 252,9 persen dari target APBN. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar Rp40,9 triliun.

Namun, untuk pembiayaan non-utang, realisasinya minus Rp54,8 triliun. Meski demikian, kondisi ini dinilai tetap dalam level terkendali sesuai dengan strategi pengelolaan pembiayaan negara.

Thomas menjelaskan, pemerintah tetap fokus pada pengelolaan defisit APBN dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas negara dan dinamika pasar keuangan global. Hingga November 2024, defisit APBN tercatat sebesar Rp401,8 triliun, setara 1,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Langkah pengendalian pembiayaan terus diimplementasikan untuk mendukung kesinambungan fiskal. Realisasi pembiayaan menunjukkan bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya.

Kemenkeu menegaskan bahwa pembiayaan utang tahun 2024 dilakukan secara on-track dengan biaya yang efisien dan risiko terkendali. Pengelolaan ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendukung target pembangunan nasional sesuai prioritas APBN 2024.

Dengan langkah yang pruden, pemerintah optimistis dapat menjaga kesinambungan fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.