HARNAS.ID – Ketika gempa bumi besar dan tsunami melanda Jepang pada 11 Maret 2011, yang menghancurkan kota-kota dan memicu kebocoran nuklir di Fukushima, dunia terpana menyaksikan perjuangan kacau balau dalam penanganan bencana nuklir terburuk dunia itu sejak Chernobyl.
Terpaan gelombang yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,0 magnitudo menghantam pantai timur laut, menewaskan hampir 20 ribu orang dan melumpuhkan pembangkit Fukushima Dai-ichi. Lebih dari 160 ribu penduduk lari menyelamatkan diri saat radiasi menyembur ke udara.
Pada saat itu, beberapa pihak, termasuk Perdana Menteri Naoto Kan khawatir Tokyo perlu dikosongkan, atau lebih buruk lagi. “Fukushima tercatat dalam sepanjang sejarah energi nuklir,” kata Kiyoshi Kurokawa, kepala tim investigasi yang menyimpulkan bahwa bencana itu “betul-betul buatan manusia”.
Pemerintah, dikutip Antara, Selasa (9/3/2021) telah menghabiskan sekitar 300 miliar dolar (Rp 4,3 kuadriliun) untuk membangun kembali wilayah Tohoku yang hancur akibat tsunami.
Tetapi, daerah di sekitar pembangkit listrik Fukushima tetap terlarang. Kekhawatiran atas tingkat radiasi tetap ada. Banyak orang yang pergi dari daerah itu menetap di tempat lain.
Penutupan pembangkit yang rusak untuk menetralkan radiasi itu akan memakan waktu puluhan tahun dan menelan miliaran dolar.
Jepang kembali memperdebatkan peran tenaga nuklir dalam pembauran energinya karena negara miskin sumber daya itu bermaksud mencapai netralitas karbon bersih pada 2050 untuk melawan pemanasan global. Tetapi, survei TV publik NHK menunjukkan 85 persen kekhawatiran publik atas kecelakaan nuklir.
Kebijakan energi mengalami ketidakpastian setelah Shinzo Abe memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), yang pro energi nuklir, kembali berkuasa setahun setelah bencana. LDP mendepak Partai Demokrat Jepang yang belum berpengalaman, yang citranya dinodai oleh penanganannya di Fukushima.
“Mereka membiarkan hal-hal yang tertinggal terkatung-katung,” kata Tobias Harris, wakil kepala senior di lembaga konsultan Teneo, dan penulis buku tentang Abe.
‘Hasil Kolusi’
Komisi Kurokawa, yang ditunjuk parlemen, menyimpulkan pada 2012 bahwa kecelakaan Fukushima adalah “hasil kolusi antara pemerintah, regulator, dan Tokyo Electric Power Co” dan kurangnya tata kelola.
Abe mengundurkan diri pada 2020, dengan alasan kesehatan yang buruk. Penggantinya, Yoshihide Suga, telah mengumumkan sasaran netralitas karbon bersih pada 2050.
Para pendukung mengatakan tenaga nuklir sangat penting untuk dekarbonisasi. Kritikus mengatakan biaya, keamanan, dan tantangan menyimpan limbah nuklir adalah alasan untuk menghindarinya.
“Mereka yang berbicara tentang tenaga atom adalah orang-orang di ‘desa nuklir’, yang ingin melindungi kepentingan pribadi mereka,” kata mantan Perdana Menteri Kan pada konferensi pers pekan lalu.
Demonstrasi massa yang menentang tenaga nuklir, setelah tragedi 3/11, nuklir telah memudar, tetapi ketidakpercayaan tetap ada.
Sebuah survei surat kabar Asahi Februari menemukan bahwa secara nasional, 53 persen responden menentang reaktor untuk dijalankan lagi sementara 32 persen mendukung. Di Fukushima, hanya 16 persen yang mendukung unit-unit reaktor dimulai kembali.
“Sepuluh tahun telah berlalu dan beberapa orang telah melupakannya. Semangat itu hilang,” kata Yu Uchiyama, seorang profesor ilmu politik Universitas Tokyo. “Memulai kembali ( tenaga nuklir) tidak terjadi, jadi orang berpikir jika mereka cuma menunggu, tenaga nuklir akan hilang.”
Masa Depan Nuklir Suram?
Hanya sembilan dari 33 reaktor komersial Jepang yang tersisa telah disetujui untuk dimulai kembali di bawah standar keselamatan pasca-Fukushima dan hanya empat yang beroperasi, dibandingkan dengan 54 sebelum bencana.
Tenaga nuklir hanya memasok enam persen dari kebutuhan energi Jepang pada paruh pertama 2020 dibandingkan dengan 23,1 persen untuk sumber terbarukan — jauh di belakang Jerman yang mencapai 46,3 persen– dan hampir 70 persen untuk bahan bakar fosil.
Dengan memperpanjang umur 33 reaktor komersial Jepang yang ada menjadi 60 tahun, akan ada hanya 18 reaktor pada 2050 dan habis pada 2069, kata Takeo Kikkawa, penasihat pemerintah untuk kebijakan energi. Lobi bisnis mutakhir mendorong penggunaan energi terbarukan.
“Jepang adalah negara miskin sumber daya maka kami tidak boleh begitu saja meninggalkan nuklir sebagai pilihan,” kata Kikkawa dalam acara jumpa pers. “Namun sebenarnya, masa depan tenaga nuklir suram.”
Editor: Ridwan Maulana
