Harnas.id, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026. Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa operasi tersebut berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Klaim itu disampaikan Trump pada Sabtu malam waktu setempat. Ia menyebut operasi militer dilakukan melalui serangan udara dan darat terkoordinasi yang menyasar sejumlah titik strategis di ibu kota Caracas dan sekitarnya. Menurut Trump, Maduro ditangkap dan dikeluarkan dari Venezuela untuk menghadapi proses hukum internasional atas tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkotika dan kejahatan lintas negara.
Namun hingga kini, klaim penangkapan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Venezuela belum mengonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut, sementara sejumlah pihak internasional menyatakan masih menunggu kejelasan situasi di lapangan.
Ledakan di Caracas dan Status Darurat Nasional
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa ledakan terdengar di beberapa kawasan Caracas pada dini hari, termasuk di sekitar fasilitas militer dan area strategis. Aktivitas pesawat militer juga dilaporkan meningkat di wilayah udara Venezuela dan kawasan Karibia.
Pemerintah Venezuela kemudian menetapkan status darurat nasional menyusul meningkatnya ketegangan keamanan. Otoritas setempat menyebutkan bahwa mereka tengah melakukan evaluasi dampak serangan, termasuk kemungkinan korban sipil dan kerusakan infrastruktur di ibu kota serta negara bagian sekitarnya.
Latar Belakang Ketegangan AS–Venezuela
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela telah meningkat tajam sejak 2025. Washington menuduh pemerintahan Maduro terlibat dalam jaringan “narco-terorisme” dan aktivitas kriminal lintas negara yang dianggap mengancam kepentingan regional dan global.
Tekanan terhadap Venezuela juga diperkuat dengan sanksi ekonomi, peningkatan kehadiran militer AS di kawasan, serta langkah pembatasan terhadap distribusi minyak Venezuela. Pada akhir 2025, Amerika Serikat mengumumkan pembatasan pergerakan kapal tanker minyak Venezuela, yang dinilai semakin memperburuk hubungan kedua negara.
Reaksi Internasional dan Isu Hukum Global
Operasi militer yang diklaim Amerika Serikat ini memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Beberapa pemerintah Amerika Latin dan Eropa menyampaikan keprihatinan mendalam serta menyerukan penahanan diri guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Sejumlah pemimpin kawasan menilai tindakan militer sepihak berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. Penggunaan kekuatan tanpa mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai dapat bertentangan dengan Piagam PBB, kecuali dalam kondisi pembelaan diri yang sah.
Selain itu, operasi militer tersebut dilaporkan berdampak pada lalu lintas udara regional. Penutupan sementara ruang udara di beberapa wilayah Karibia menyebabkan pembatalan dan pengalihan ratusan penerbangan komersial.
Situasi Politik Venezuela Masih Tidak Jelas
Di dalam negeri, pemerintah Venezuela mengecam keras tindakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai agresi terhadap negara berdaulat. Otoritas Caracas menegaskan tidak mengakui klaim penangkapan presiden dan menyatakan bahwa stabilitas pemerintahan masih terus dijaga.
Meski demikian, situasi politik Venezuela dilaporkan semakin tegang. Ketidakpastian informasi mengenai posisi Nicolás Maduro memicu spekulasi luas di tingkat domestik maupun internasional, termasuk potensi konflik internal dan perubahan peta kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi di Venezuela masih berkembang dan informasi resmi dari berbagai pihak terus dinantikan untuk memastikan kebenaran klaim serta dampak sebenarnya dari operasi militer yang diklaim Amerika Serikat tersebut.
Editor: IJS
