Harnas.id, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menepis kabar yang beredar di media sosial mengenai penghentian pembangunan IKN dan penundaan mobilisasi pekerja. Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa proyek pembangunan terus berlanjut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Isu bahwa pembangunan IKN dihentikan itu tidak benar,” ujar Troy dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (7/2/2025).
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui tambahan anggaran untuk pembangunan IKN tahun ini guna mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Basuki juga memastikan bahwa anggaran OIKN tidak akan mengalami pemangkasan sebagai bagian dari efisiensi anggaran negara. Keputusan ini diperkuat dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.
“Kami telah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan agar menyesuaikan anggaran sesuai yang telah disetujui, yakni Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas Basuki.
Ratas yang membahas perkembangan pembangunan IKN ini telah digelar pada 21 Januari 2025 lalu. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 ditetapkan sebesar Rp48,8 triliun.
Meskipun pembangunan IKN tetap berjalan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada lelang proyek baru di IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dody menjelaskan bahwa progres pembangunan tersendat karena minimnya anggaran yang dialokasikan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun. Ia bahkan berkelakar bahwa dana yang tersedia saat ini hanya cukup untuk kebutuhan makan siang.
“Kan anggarannya kita diblokir semua, jadi progresnya ya untuk beli makan siangnya Pak Menteri dulu,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen RI, Kamis (6/2/2025).
Saat ini, Kementerian PU masih menyusun alokasi anggaran secara bertahap. Selain itu, mereka tengah mempersiapkan kesiapan infrastruktur jalan menghadapi arus mudik Lebaran. Meski begitu, Dody menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan terganggu dan pihaknya siap mengusulkan tambahan anggaran jika diperlukan.
“Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Kita lihat nanti kebutuhannya,” tambahnya.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU akan dipangkas sebesar Rp81,38 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Namun, Dody telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut, terutama terkait proyek-proyek strategis seperti pembangunan IKN.
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU tetap berkomitmen mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam sektor infrastruktur dan swasembada pangan.
“Kami tetap akan mengajukan kembali anggaran untuk proyek-proyek penting seperti irigasi dan jalan daerah. Insyaallah, program-program prioritas 2025 tetap berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Dengan kepastian ini, Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tetap berlanjut sesuai target, meskipun ada tantangan dalam alokasi anggaran.
Editor: IJS
