Harnas.id, JAKARTA – Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) bersama Universitas Paramadina menggelar Serasehan 01 Seri Asta Cita bertajuk Ideologi Pancasila—antara Cita dan Nyata, Selasa (27/1/2026). Forum kebangsaan ini berlangsung di Aula TP Rachmat, Kampus Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur.
Sejumlah tokoh lintas agama dan pemikiran hadir sebagai narasumber. Mereka antara lain Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Jackvelyn Manuputty, cendekiawan Dr. Fachry Ali, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, serta Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Phillip K. Widjaja.
Serasehan dibuka oleh Ketua Umum DN PIM M. Din Syamsuddin dan ditutup oleh Rektor Universitas Paramadina yang diwakili Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D. Diskusi ini menjadi ruang refleksi untuk membaca ulang posisi Pancasila dalam dinamika pembangunan nasional ke depan.
Para pembicara sepakat bahwa Pancasila tidak bisa dipahami semata sebagai teks konstitusional yang selesai dibaca pada momen seremonial. Ia adalah janji kebangsaan yang menuntut untuk terus dihidupi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pembacaan reflektif tersebut, Pancasila digambarkan sebagai cita luhur yang kerap berjarak dengan realitas sosial. Keadilan sosial, keberpihakan pada kemanusiaan, dan etika berketuhanan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab dalam praktik sehari-hari.
Diskusi juga menyoroti adanya kehilangan kolektif yang dialami bangsa Indonesia. Melemahnya solidaritas sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta rapuhnya kelas menengah dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas sosial.
Dalam konteks itu, agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita, dinilai penting untuk ditempatkan secara tegas dalam kerangka ideologi Pancasila. Tanpa pijakan nilai, pembangunan berisiko terjebak dalam pendekatan teknokratis yang kering dan menjauh dari kehendak historis bangsa.
Pancasila sendiri dipahami sebagai kristalisasi niat kolektif Indonesia, bukan ideologi impor. Karena itu, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas niat, sistem pendidikan, serta kemampuan generasi muda dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam tindakan nyata.
Forum ini juga menegaskan bahwa Pancasila bukan ideologi yang statis. Ia hidup sebagai paradigma moral-etis yang terbuka untuk terus ditafsirkan, sekaligus menjadi rumah bersama bagi keberagaman identitas dan keyakinan.
Namun, realitas politik nasional juga dibahas secara jujur. Demokrasi Indonesia dinilai belum sepenuhnya matang, dengan partai politik yang kerap berwatak seperti entitas semi-kerajaan dan praktik bernegara yang berjalan di antara dua kutub—demokrasi dan monarki simbolik.
Kondisi tersebut berdampak pada belum kokohnya identitas kewargaan. Bangsa Indonesia, dalam banyak situasi, dinilai masih bergerak sebagai kerumunan, belum sepenuhnya menjelma menjadi komunitas kebangsaan yang sadar hak dan tanggung jawabnya.
Meski demikian, para pembicara sepakat bahwa Pancasila hingga kini tetap menjadi simpul pemersatu. Di tengah perbedaan dan konflik kepentingan, Pancasila masih menjadi titik temu yang menjaga Indonesia tetap utuh.
Serasehan ini menutup diskusi dengan satu kesadaran bersama: jarak antara cita dan nyata Pancasila bukan alasan untuk pesimistis. Justru di sanalah ruang perjuangan sejarah terbuka, menanti peran negara, masyarakat, dan warga untuk terus menghidupkan amanah kebangsaan tersebut.
Editor: IJS
