HARNAS.ID – Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara akan menjalani sidang pembacaan surat tuntutan pada hari ini, Rabu (28/7/2021). Juliari merupakan terdakwa kasus suap pengandaan bantuan sosial (bansos) pandrmi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.
“Sesuai jadwal persidangan, benar hari ini, dalam perkara terdakwa Juliari Peter Batubara diagendakan pembacaan surat tuntutan oleh tim JPU KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Adapun, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didakwa menerima Rp 32,48 miliar dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial COVID-19.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan uang suap itu diterima dari sejumlah pihak.
Sejumlah Rp 1,28 miliar diterima dari Harry van Sidabukke, Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar M, dan Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.
Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI ,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan, Rabu (21/4/2021).
Jaksa menyebut duit tersebut diterima Juliari terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020.
Secara terperinci, jaksa menyebutkan uang dengan total RpB29,25 miliar diterima dari setidaknya 123 perusahaan vendor bansos COVID-19.
Disebutkan jaksa bahwa 123 vendor itu memberikan uang dengan jumlah paling kecil Rp 25 juta hingga Rp 1,2 miliar. Setidaknya terdapat 13 kali penerimaan terhadap Juliari dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak jaksa KPK menuntut maksimal mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Juliari diminta dituntut maksimal atas kasus dugaan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan COVID-19.
Demikian ditekankan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelang sidang pembacaan surat tuntutan untuk terdakwa Juliari Batubara, pada hari ini.
Sidang tuntutan untuk Juliari rencananya akan digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“ICW mendesak KPK menuntut maksimal, yakni seumur hidup penjara, kepada mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dalam persidangan perkara korupsi suap pengadaan bantuan sosial Covid-19,” kata Kurnia melalui pesan singkatnya.
Kurnia membeberkan empat alasan ICW mendesak JPU KPK untuk menuntut maksimal Juliari Peter Batubara. Pertama, kata Kurnia, Juliari memanfaatkan jabatan publiknya saat melakukan korupsi. Maka, berdasarkan Pasal 52 KUHP, pemberatan hukuman mesti diakomodir oleh jaksa.
“Kedua, Juliari melakukan praktik suap-menyuap di tengah kondisi wabah Covid-19 sedang melanda Indonesia. Praktik culas ini tentu tidak bisa dimaafkan, dapat dibayangkan. Kala itu, empat hari sebelum tangkap tangan KPK (1 Desember 2020) setidaknya 543 ribu orang telah terinfeksi COVID-19 dan 17 ribu nyawa melayang,” beber Kurnia.
Tidak hanya itu, sambungnya, Indonesia juga resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 pada awal November. Sebagai Menteri Sosial, kata Kurnia, tentu Juliari seharusnya memahami situasi tersebut.
Ketiga, saat proses persidangan berlangsung, Juliari belum pernah sekali mengakui perbuatannya. Padahal, dibeberkan Kurnia, pengadilan telah memutus bersalah pihak penyuap Juliari, salah satunya Ardian Iskandar Maddanatja.
Keempat, tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari langsung berdampak pada masyarakat. Mulai dari tidak mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk, hingga kuantitas penerimaan berbeda dengan masyarakat lain.
“Berangkat dari poin-poin di atas, jika KPK menuntut rendah Juliari, maka dugaan publik selama ini terkonfirmasi, yakni KPK ingin melindungi pelaku korupsi bansos,” tegasnya.
Berdasarkan catatan ICW, proses penanganan korupsi bansos COVID-19 di KPK dapat dikategorikan sangat buruk. ICW menduga ada upaya KPK untuk melokalisir perkara agar berhenti hanya di Juliari Batubara. Padahal, banyak nama yang terlibat dalam perkara ini.
Editor: Ridwan Maulana
