Harnas.id, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, secara resmi mengumumkan pembentukan tim transisi untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan jelang pelantikan. Pengumuman tersebut dilakukan setelah keduanya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2024-2029. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis (9/1/2025).
Pramono menjelaskan bahwa tim transisi bertugas untuk menyiapkan peralihan pemerintahan tanpa mengambil keputusan strategis.
“Tim ini hanya menyiapkan transisi pemerintahan agar ketika pelantikan tiba, saya dan Bang Dul (Rano Karno) bisa langsung bekerja,” ungkap Pramono kepada wartawan.
Tim transisi terdiri dari 16 orang yang dipilih berdasarkan profesionalisme dan pengalaman. Nama-nama tersebut berasal dari individu yang selama ini berkontribusi dalam mendukung perjalanan Pramono dan Rano menuju kursi kepemimpinan Jakarta.
Tim Inti (4 Orang):
- Ketua Tim: Ima Mahdiah (Wakil Ketua DPRD Jakarta)
-
Koordinator Operasional: Emir Kresna
-
Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
-
Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu
Tim Bidang Teknis (5 Orang):
- Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
-
Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
-
Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
-
Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
-
Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris
Tim Pendukung (2 Orang):
- Wakil Sekretaris: Desa Pridini
-
Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmir
Pramono menegaskan, “Mereka bertugas membantu mempersiapkan segala kebutuhan transisi pemerintahan. Keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan saya dan Bang Dul.”
Dalam pengumuman tersebut, Ima Mahdiah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta, ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi. Keputusannya dinilai berdasarkan kemampuan Ima dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan profesional.
Dengan pembentukan tim transisi ini, Pramono dan Rano berharap transisi pemerintahan berjalan lancar sehingga program kerja prioritas dapat segera dilaksanakan setelah pelantikan.