Harnas.id, JAKARTA — Penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra masih menjadi perhatian luas publik. Sorotan media massa, opini warganet, hingga komentar para konten kreator terus bermunculan, tak jarang disertai kritik tajam terhadap respons pemerintah di lapangan. Di tengah situasi tersebut, derasnya arus informasi di media sosial juga memunculkan persoalan lain: beredarnya hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi, yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat terdampak maupun publik secara umum.
Analis komunikasi publik Universitas Dian Nusantara, Ferdi Setiawan, menilai bahwa tantangan utama dalam penanganan bencana saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis dan logistik, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang tidak terkoordinasi dan minim data pada fase awal bencana kerap memicu kesimpangsiuran informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Namun demikian, Ferdi melihat adanya perkembangan positif dalam pola komunikasi pemerintah belakangan ini. Ia menilai kehadiran Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai penyampai informasi utama dalam berbagai konferensi pers penanganan bencana menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.
“Dalam perspektif teori komunikasi Two Step Flow, pesan akan lebih efektif diterima publik ketika disampaikan oleh figur yang memiliki legitimasi dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dalam hal ini, Sekretaris Kabinet memiliki posisi yang kuat sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Ferdi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ferdi menambahkan, gaya komunikasi yang ditampilkan Sekretaris Kabinet dinilai lebih lugas, percaya diri, dan berbasis data konkret. Penyampaian informasi seperti pengerahan 12 helikopter evakuasi, pembangunan jembatan darurat, hingga pemulihan sekitar 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak, menurutnya menjadi contoh komunikasi krisis yang informatif dan menenangkan publik.
Langkah tersebut, kata Ferdi, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran komunikator negara di tengah situasi darurat. Ia menegaskan bahwa komunikasi publik dalam penanganan bencana bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian integral dari upaya penyelamatan, pemulihan kepercayaan, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
“Komunikasi yang terbuka, cepat, dan berbasis data sangat menentukan persepsi publik. Informasi yang tidak jelas atau terlambat justru bisa memperparah situasi, karena membuka ruang bagi spekulasi dan disinformasi,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, Ferdi mendorong agar pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Aceh dan Sumatra, menjadikan komunikasi bencana sebagai strategi berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat saat krisis terjadi. Menurutnya, informasi kebencanaan idealnya disampaikan secara berkala, konsisten, dan transparan, baik melalui kanal resmi pemerintah, media massa, maupun media sosial.
“Di era digital, negara dituntut hadir secara aktif dan terpadu dalam menyampaikan informasi. Ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” jelas dosen Ilmu Komunikasi Undira tersebut.
Lebih jauh, Ferdi menekankan bahwa komunikasi pemerintah ke depan perlu bergeser dari sekadar menyampaikan informasi menuju upaya mengelola kepercayaan publik. Empati, konsistensi pesan, dan transparansi menjadi kunci agar masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi di tengah situasi krisis.
“Komunikasi yang baik bukan hanya soal data dan angka, tetapi juga tentang membangun harapan. Ketika publik percaya, proses pemulihan akan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: IJS
