Harnas.id, Seoul – Ratusan warga Korea Selatan menggelar unjuk rasa sepanjang malam di tengah suhu dingin dan salju, mendesak agar Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan segera ditangkap. Aksi ini berlangsung hingga Minggu (7/1/2025) di dekat kediaman resmi presiden, sementara pihak berwenang bersiap untuk melanjutkan upaya penahanan terhadap Yoon terkait keputusan darurat militer yang kontroversial.
Pada hari Jumat, puluhan penyidik dan polisi dari lembaga antikorupsi berusaha melaksanakan surat perintah penahanan terhadap Yoon. Namun, mereka mundur setelah terjadi ketegangan dengan dinas keamanan presiden selama lebih dari lima jam. Surat perintah penahanan itu berlaku hingga Senin (8/1/2025), tetapi hingga Minggu sore, belum ada tanda-tanda penyidik akan kembali ke kediaman Yoon. Selama akhir pekan, staf dinas keamanan presiden memasang kawat berduri di sekitar gerbang dan perbukitan menuju kediaman Yoon sebagai langkah antisipasi.
Surat Perintah Penahanan dan Tuduhan Pemberontakan
Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon pada Selasa (2/1/2025), menyusul penolakannya untuk hadir dalam interogasi dan menghalangi penggeledahan di kantornya. Tuduhan terhadap Yoon mencakup pemberontakan setelah ia mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, diduga karena frustrasi dengan kebijakannya yang diblokir oleh badan legislatif yang dikuasai oposisi liberal. Deklarasi darurat militer itu segera dibatalkan oleh Majelis Nasional dalam hitungan jam, yang kemudian memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024.
Penyidik dari badan antikorupsi negara sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jika penahanan berhasil, kemungkinan mereka akan meminta pengadilan untuk mengesahkan penangkapan resmi. Jika tidak, Yoon akan dibebaskan setelah 48 jam. Namun, pihak dinas keamanan presiden terus menjadi hambatan utama dalam upaya ini.
Ketegangan Antara Pihak Berwenang dan Dinas Keamanan Presiden
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang memimpin investigasi, menyebutkan bahwa menahan Yoon sulit dilakukan selama ia berada di bawah perlindungan dinas keamanan presiden. Badan tersebut telah meminta Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan agar mematuhi surat perintah, tetapi Choi belum memberikan tanggapan resmi.
Ketegangan juga meningkat setelah kepala dan wakil kepala dinas keamanan presiden menolak panggilan polisi untuk diinterogasi terkait dugaan penghalangan upaya penahanan. Tim hukum Yoon menyatakan akan mengajukan pengaduan terhadap kepala jaksa antikorupsi, Oh Dong-woon, beserta sekitar 150 penyidik dan polisi yang terlibat dalam upaya penahanan. Mereka juga berencana melaporkan penjabat menteri pertahanan dan kepala polisi negara karena dianggap tidak memberikan dukungan tambahan.
Demonstrasi Massa Anti dan Pro-Yoon
Protes besar-besaran berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi di sekitar kediaman resmi presiden. Ratusan pengunjuk rasa anti-Yoon menuntut agar badan antikorupsi segera bertindak tegas. Pemimpin fraksi oposisi Partai Demokrat, Park Chan-dae, mendesak badan antikorupsi untuk tidak lagi ragu dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, para pendukung Yoon juga turun ke jalan di lokasi terdekat. Terpisah oleh barikade polisi dan bus, mereka mengecam pemakzulan presiden dan bersumpah untuk menggagalkan setiap upaya penahanan.
Ketegangan politik dan sosial di Korea Selatan semakin memuncak, sementara seluruh dunia menantikan perkembangan terbaru dari krisis yang sedang berlangsung ini.
