Harnas.id, BOGOR – Proses seleksi jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor periode 2026–2031 tengah menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai salah satu kandidat yang disebut melakukan pertemuan informal dengan anggota DPRD Kota Bogor di tengah tahapan seleksi yang masih berlangsung.
Isu tersebut memantik respons dari pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi. Ia menilai, momentum seleksi direksi BUMD seharusnya dijaga ketat dari potensi konflik kepentingan maupun komunikasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
“Secara etika dan integritas, tindakan tersebut sangat tidak patut. Ini memperkuat indikasi adanya skema komunikasi dengan elit politik untuk mengamankan posisi,” ujar Yusfitriadi, Minggu (22/2).
Menurutnya, meski belum ada kesimpulan hukum atas pertemuan tersebut, peristiwa itu sudah cukup mencederai ekspektasi publik terhadap proses rekrutmen yang bersih dan profesional. Ia menyebut fenomena ini sebagai sinyal bahwa rekrutmen BUMD masih rawan tarik-menarik kepentingan.
Yusfitriadi mendesak Wali Kota Bogor untuk memberikan pernyataan terbuka guna meredam spekulasi. Ia menilai klarifikasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi yang sedang berjalan.
Ia juga mengingatkan agar hasil akhir seleksi tidak lahir dari kompromi politik atau praktik balas jasa. Menurutnya, posisi direksi BUMD harus diisi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan kedekatan dengan aktor politik.
“Kontribusi finansial ke daerah harus terukur. Manfaat layanan harus dirasakan langsung oleh warga Bogor,” jelasnya.
Dalam pandangannya, seleksi direksi bukan sekadar agenda administratif, melainkan penentu arah kinerja perusahaan daerah ke depan. Tirta Pakuan sebagai BUMD strategis memiliki peran langsung dalam pelayanan air bersih sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Yus menyebut peristiwa ini menjadi ujian integritas, baik bagi kandidat maupun pemangku kepentingan yang terlibat. Ia menegaskan BUMD tidak boleh menjadi “tempat parkir” kepentingan politik.
Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan akhir kepala daerah. Apakah seleksi direksi akan sepenuhnya berbasis profesionalisme atau justru menyisakan ruang kompromi politik, menjadi pertanyaan yang dinantikan jawabannya.
Editor: IJS
