Harnas.id, BOGOR – Pemerintah terus mendorong penguatan sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah sebagai bagian dari langkah menuju target Indonesia Emas 2045. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) dioptimalkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian target emisi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026: Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang digelar di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 2 Juli 2026 ini diikuti ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara luring maupun daring, dengan dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Dalam pelaksanaannya, AKSARA diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk memantau, mengevaluasi, sekaligus melaporkan berbagai aksi pembangunan rendah karbon di daerah. Pemerintah menilai kualitas data daerah akan menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.
Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) serta Indeks Ekonomi Hijau (IEH) sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.
Melalui platform AKSARA, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan, pemantauan, hingga evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim secara lebih terukur dan akuntabel. Sistem tersebut juga terintegrasi dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan anggaran berbasis iklim.
Kolaborasi tersebut mendapat dukungan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lewat Program GIZ ClimB yang didanai International Climate Initiative (IKI). Kerja sama itu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, mengatakan penguatan kapasitas daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan hijau yang berkelanjutan.
“Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran,” ujar Karin.
Ia menjelaskan, pengembangan AKSARA didukung melalui pendanaan dan bantuan teknis Pemerintah Jerman sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang Indonesia dan Jerman dalam mempercepat pembangunan ekonomi rendah karbon.
“AKSARA dikembangkan atas dukungan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui GIZ sebagai bagian dari kemitraan strategis jangka panjang antara Indonesia dan Jerman dalam mempercepat transisi energi hijau dan pembangunan ekonomi rendah karbon. Melalui dukungan ini, GIZ membantu memperkuat penyusunan metodologi penghitungan emisi Gas Rumah Kaca yang akurat dan berstandar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas daerah, serta transisi menuju sistem pelaporan penurunan emisi yang lebih transparan sesuai komitmen Paris Agreement dan standar Enhanced Transparency Framework. Dengan fondasi tersebut, AKSARA diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel,” jelasnya.
Dalam lokakarya tersebut, pemerintah juga menekankan bahwa kualitas pelaporan daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal maupun investasi hijau di masa mendatang. Target nasional dinilai hanya dapat tercapai apabila diterjemahkan menjadi aksi yang terukur hingga tingkat daerah.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah strategis, mulai sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi hingga pengelolaan limbah, mengikuti simulasi penginputan data emisi serta uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung target pembangunan rendah karbon.
Editor: IJS
