Harnas.id, JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menjadi perdebatan di dalam negeri. Sejumlah media internasional seperti Reuters, ABC News Australia, The Straits Times, Associated Press (AP), hingga Al Jazeera turut memberitakan persoalan tersebut. Sorotan mereka mencakup riwayat pendidikan Gibran di luar negeri, gugatan di pengadilan, hingga perkembangan politik yang berujung pada pengajuan pengunduran dirinya pada 12 November 2026.
Salah satu media yang mengulas persoalan ini adalah kantor berita Inggris, Reuters. Dalam laporannya pada 7 Oktober 2026, Reuters memberitakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Reuters mengutip pernyataan hakim MK Adies Kadir yang menyebut tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan kelulusan sekolah menengah atas atau SMA. Meski demikian, MK tidak membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden karena perkara tersebut tidak lagi dapat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan setelah pelantikan berlangsung.
Dalam laporan yang sama, Reuters menyebut Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch di Australia. Ia kemudian memperoleh gelar sarjana melalui Management Development Institute of Singapore.
ABC News Australia juga menyoroti riwayat pendidikan Gibran, terutama dokumen yang berasal dari lembaga pendidikan di Singapura dan Australia. Dalam pemberitaannya, media tersebut mengulas Certificate of Attendance dan transkrip akademik dari UTS College di Sydney, yang sebelumnya dikenal sebagai UTS Insearch.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat SMA bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. ABC juga memberitakan perkembangan putusan pengadilan serta pengajuan pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Sementara itu, The Straits Times dari Singapura menerbitkan sejumlah laporan mengenai gugatan terhadap kualifikasi pendidikan Gibran. Dalam pemberitaan 7 Oktober 2026, media tersebut menjelaskan bahwa dokumen yang dipersoalkan meliputi transkrip akademik dan sertifikat kehadiran, bukan ijazah kelulusan SMA.
The Straits Times juga mengulas perkembangan perkara di Mahkamah Agung. Pada 12 November 2026, media tersebut kembali memberitakan pengunduran diri Gibran setelah muncul tekanan politik menyusul putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Pemberitaan mengenai polemik tersebut juga muncul di Associated Press (AP), kantor berita asal Amerika Serikat. Dalam laporan terbarunya pada 12 November 2026, AP mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan meningkatnya pertanyaan mengenai kelayakan pencalonan dan dokumen pendidikan yang pernah diajukan.
AP turut menyoroti langkah 120 anggota parlemen dari delapan partai politik yang sebelumnya mengajukan usulan untuk memulai proses pemakzulan. Langkah tersebut muncul setelah putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian dalam pembahasan politik di DPR.
Al Jazeera juga menerbitkan laporan pada 12 November 2026 dengan menyoroti pengunduran diri Gibran di tengah persoalan persyaratan pendidikan luar negeri. Media yang berbasis di Qatar itu mengulas putusan MK dan Mahkamah Agung, serta proses politik yang dapat berlanjut melalui mekanisme di parlemen.
Al Jazeera menjelaskan bahwa pengajuan pemakzulan oleh 120 anggota DPR merupakan bagian dari proses politik yang masih harus melewati tahapan konstitusional. Apabila DPR menemukan dasar yang cukup, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dugaan pelanggaran konstitusi.
Sorotan media internasional semakin meluas setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
ABC News melaporkan proses pengajuan pengunduran diri itu selanjutnya berada dalam kewenangan MPR dan dapat memerlukan waktu hingga 60 hari. Sementara itu, The Straits Times dan AP mengaitkan keputusan tersebut dengan tekanan politik serta polemik dokumen pendidikan yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.
Rangkaian pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian sejumlah media internasional. Isu yang awalnya berkaitan dengan persyaratan pencalonan kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik, dengan proses pengunduran diri sebagai perkembangan terbaru yang masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.
Editor: IJS
