Outlook Ekonomi Syariah 2027, CSED INDEF Dorong Kebijakan Realistis untuk Jaga Pasar

Harnas.id – Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED INDEF) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027”. Dalam forum tersebut, CSED INDE mendorong agar kebijakan yang lebih realistis terjadi untuk menjaga pangsa pasar tak semakin menurun.

Kepala CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, mengungkapkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah turun dari 7,72 persen pada Desember 2024 menjadi 7,53 persen pada September 2026, dan diproyeksikan sekitar 7,4 persen pada akhir 2027. Untuk mencapai target 10 persen pada 2027, aset perbankan syariah perlu tumbuh sekitar 40,4 persen per tahun, jauh di atas laju pertumbuhan historis.

“Sasaran kebijakan yang lebih realistis adalah menjaga agar pangsa pasar tidak terus menurun,” kata Prof. Nur Hidayah dalam diskusi publik bertajuk, Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027 INDEF: Menakar Resiliensi, Mendorong Arah Keberlanjutan, di Universitas Tazkia, Bogor, Senin (16/11/2026).

Dia menjabarkan, pada sektor industri halal, ekspor produk halal pada periode Januari–Maret 2026 tercatat 11,64 miliar dolar AS dan jumlah produk bersertifikat halal meningkat menjadi sekitar 11,13 juta. Namun demikian dia menekankan, kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB baru berada di level 0,78 persen. Di sisi dana sosial, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,73 triliun pada 2025, tetapi hanya 26,6 persen yang tercatat di lembaga zakat formal.

“Sebagian besar dana masih mengalir di luar sistem pengelolaan formal,” ujarnya.

Rektor Universitas Tazkia Muhammad Syafii menyoroti ironi di sektor perbankan syariah. Menurutnya, umat Muslim belum menjadi pemain utama di sektor yang dirancang khusus untuk mereka.

“Pemilik tabungan terbesar di bank syariah justru berasal dari kalangan non-Muslim. Ironisnya, umat Muslim belum menjadi pemain utama di sektor yang dirancang khusus untuk mereka sendiri,” ujar Syafii dalam sambutannya.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, memaparkan bahwa total aset keuangan syariah hingga akhir 2026 mencapai Rp3.231 triliun, tumbuh 8,19 persen secara tahunan dengan pangsa sekitar 9,16 persen. Aset perbankan syariah tercatat sekitar Rp1.800 triliun, dengan pembiayaan Rp748 triliun dan dana pihak ketiga Rp899 triliun.

“Keuangan syariah sudah menjadi bagian penting sistem keuangan nasional, tetapi ruang pengembangannya masih besar,” ujar Anggito.

Untuk itu pihaknya mendorong konsolidasi aset komersial negara dan daerah senilai sekitar Rp970 triliun, ditambah badan usaha perdagangan sekitar Rp153 triliun, melalui pembentukan Danantara Syariah. Platform ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan 12,3 persen dalam lima tahun dan menyalurkan investasi jangka panjang ke industri halal, ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan infrastruktur.

“Danantara Syariah bukan sekadar entitas baru, melainkan platform yang mempertemukan perdagangan, investasi, pembiayaan industri halal, dan pembiayaan usaha,” ujarnya.

Anggito menekankan bahwa kemajuan ekonomi syariah di Indonesia perlu diukur dari aspek pemerataan manfaat, bukan sekadar kemajuan akumulasi aset. “Kemajuan Indonesia perlu diukur bukan hanya dari akumulasi aset, tetapi juga dari pemerataan manfaat,” katanya.

Dalam sesi panel, Ekonom Senior INDEF Hakam Naja mempertanyakan apakah 2027 akan menjadi momentum akselerasi atau justru memperlihatkan paradoks di balik pertumbuhan selama ini. “Perbankan syariah terus mencatat rekor aset dan pembiayaan, tetapi pangsa pasarnya stagnan di kisaran 7 persen,” ungkap Hakam.

Ia menyoroti ketimpangan distribusi kredit: UMKM yang mencakup 99,98 persen pelaku usaha hanya memperoleh sekitar 16,99 persen kredit perbankan, sementara sekitar 5.000 usaha besar menikmati sekitar 83 persen.

Di sisi lain Ekonom CSED INDEF, Dr. Handi Risza Idris menilai industri halal Indonesia masih berada pada tahap administratif. “Industri halal kita masih berada dalam tahap administratif. Sertifikasi halal masih dilihat sebagai tanda bahwa industri halal sudah tumbuh,” jelas Handi.

Menurutnya, jika lima juta pemilik sertifikat halal benar-benar berkomitmen menjalankan usahanya, hal itu sudah cukup untuk menggerakkan industri halal dari hulu hingga hilir.

Ekonom Senior CSED INDEF, Prof. Murniati Mukhlisin, menegaskan bahwa capaian ekonomi syariah tidak cukup diukur dari peringkat. “Keberhasilan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari peringkat atau angka capaian. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Murniati.

Ia meminta pemerintah mengambil langkah kebijakan konkret agar persoalan industri halal tidak kembali tertunda. Sementara itu, Ekonom CSED INDEF, Prof. Akhmad Affandi, menilai guncangan pasar saham bersifat siklikal dan dapat bersifat sementara apabila fundamental makroekonomi Indonesia diperbaiki.

Pendiri dan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menekankan bahwa CSED lahir dari prakarsa Tazkia, INDEF, UIN, dan Pondok Modern Darussalam Gontor, dan kini berkembang menjadi jaringan yang sangat aktif. Ia mengingatkan bahwa perjuangan ekonomi syariah harus berujung pada kebijakan nyata. “Ketika mulai masuk ke ranah kebijakan, seperti APBN dan undang-undang, perjuangan yang dilakukan harus memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan,” jelas Didik.

Melalui diskusi ini, CSED INDEF menegaskan empat agenda kebijakan yang perlu menjadi perhatian pada 2027, yaitu mempersempit kesenjangan antara inklusi dan akses keuangan, mengarahkan pembiayaan ke kegiatan produksi dan penciptaan lapangan kerja, membangun data terpadu dan pengukuran dampak, serta menyatukan kerangka hukum untuk mengurangi fragmentasi regulasi di sektor keuangan syariah dan ekonomi halal.

Baca Juga: CSED INDEF Rayakan Milad 1 Tahun: Meningkatkan Ekonomi Syariah Indonesia dengan Kolaborasi dan Kebijakan

Diskusi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa titik balik pertumbuhan ekonomi syariah bergantung pada ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan saat ini. Di tengah pertumbuhan aset yang terus berlanjut, masa depan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka, tetapi juga oleh pemerataan manfaat, tata kelola yang kuat, dan keberpihakan pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.