JAKARTA, Harnas.id – Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar melakukan aksi konkret untuk menyelamatkan WNI yang disekap di Myanmar. Netty menilai, sampai saat ini respons pemerintah cenderung lambat dan terkesan normatif.
“Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar. Harus ada upaya terobosan selain jalur komunikasi dan diplomasi mengingat keberadaan WNI yang di daerah konflik,” kata Netty dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (4/5/2023).
Netty mengungkap, kasus penyekapan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar sudah lama terjadi, sehingga idealnya pemerintah harus sudah memiliki road map untuk segera membebaskan WNI tersebut.
“Status ilegal dan situasi konflik janganlah dijadikan alasan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Negara harus mampu melindungi rakyatnya dengan segenap upaya. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka di hadapan keluarga korban,” ungkap Netty.
Anggota DPR Dapil Cirebon-Indramayu ini juga menyinggung soal UU 37 Tahun 1999 di mana negara memiliki kewajiban untuk mengevakuasi warganya saat terjadi situasi darurat perang dan bencana alam.
“Evakuasi WNI bukan lagi kewajiban moral, tapi merupakan kewajban hukum yang harus segera dijalankan oleh pemerintah. Selamatkan dulu mereka dari jerat penyekapan tersebut setelah itu proses persoalan-persoalan lainnya” tegas Ketua DPP PKS ini.
Dalam kesempatan yang sama, Netty juga meminta pemerintah agar terus melalukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat terkait bekerja di luar negeri. “Jangan biarkan rakyat tertipu iming-iming bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh mafia dan sindikat,” tutupnya
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, berbagai langkah telah dilakukan antara lain mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, dan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok.
Diakuinya, kendala dalam menyelamatkan para WNI memiliki risiko sangat tinggi. Pasalnya, mayoritas WNI itu berada di Myawaddy, lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan pemberontak.
Namun begitu,
Kemlu melalui Kedutaan Besar RI di Yangon dan Bangkok juga mendesak otoritas Myanmar untuk segera mengambil langkah efektif guna menyelamatkan 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “KBRI Yangon dan KBRI Bangkok antara lain mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan para WNI,” jelasnya.
Diketahui, sebanyak 20 warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Hingga kini, nasib mereka masih disekap di Myawaddy, yakni kawasan yang disebut dikuasai pemberontak Myanmar.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah diunggah di akun Instagram @bebaskankami. Dalam narasi video tersebut, para WNI disebut dipaksa bekerja sebagai scammer. Mereka juga disiksa, disekap selama berada di sana bahkan diancam diperjualbelikan.
Para WNI yang disekap di sana, setelah tertipu lowongan pekerjaan online via Whatapp. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan ke Thailand, dengan iming-iming pekerjaan sebagai Customer Service (CS) dan gaji dan bonus yang menjanjikan.
Namun, 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy oleh pihak agen yang berada di Thailand. Mereka lalu dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. “Kami tidak tahu bahwa akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu akan dipekerjakan sebagai Costumer Service (CS) dan lokasi kerja yang dijanjikan di Thailand, bukan di Myanmar kata Noviana, salah satu WNI dalam video unggahan tersebut.
Dirinya mengaku telah disekap sejak 23 April lalu. Ia diancam dijual ke perusahaan lain karena mogok kerja. (PB/*)
