HARNAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimplementasikan program-program penyelesaian kemiskinan ekstrem secara kontekstual atau sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Saya ingin programnya yang lebih kontekstual, sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dihadapi di NTT,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Senin (18/10/2021).
Instruksi tersebut disampaikan langsung Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTT di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (17/10/2021).
Wapres mengatakan penerapan program penyelesaian kemiskinan ekstrem, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dengan kategori miskin ekstrem di NTT.
“Saya sering mengibaratkan kalau kita menggaruk, maka kita cari yang gatal itu dimana; itu yang kita garuk. Jangan sampai menggaruk justru di tempat yang tidak gatal; menggaruknya dimana, yang gatal ada dimana,” tegas wapres.
NTT termasuk satu dari tujuh provinsi, dengan total 35 kabupaten di antaranya, yang angka kemiskinan ekstremnya akan diselesaikan Pemerintah hingga mencapai nol persen di akhir 2021.
Lima kabupaten di NTT yang masuk agenda prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut ialah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam rapat tersebut mengatakan NTT merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Namun dari lima kabupaten tersebut, Viktor mengatakan Manggarai Timur seharusnya tidak termasuk kabupaten dengan masyarakat miskin ekstrem terbanyak.
“Manggarai Timur itu daerahnya subur luar biasa, memang problem utamanya adalah infrastruktur. Sehingga saya belum punya data konkret mengapa Manggarai Timur masuk dalam kabupaten miskin. Tapi kalau dari kasat mata saya di NTT, kabupaten ini termasuk kabupaten yang seharusnya tidak boleh miskin,” kata Viktor.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov NTT akan terus mendorong pemerintah kabupaten prioritas tersebut untuk menjalankan program penyelesaian kemiskinan ekstrem dengan tepat.
“Sekarang kami sedang mendorong terus lewat program-program, baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Editor: Firli Yasya
