KAB.SUKABUMI, Harnas.id – Mengantisipasi adanya kerawanan pemilu 2024, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami melapor kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Orang nomor satu di ‘Kota Mochi’ itu cari aman. Lantaran berharap, dengan adanya koordinasi dengan kepolisian, resiko yang tidak diinginkan bisa terminimalisir.
“Aspirasi yang sangat luar biasa untuk memberikan masukan masukan untuk pembangunan kedepan, baik secara internal kebijakan Polda maupun untuk kita di daerah dalam mengantisipasi situasi, kondisi, terutama di tahun politik,” ujar Marwan kepada awak media, usai kunjungan Kapolda Jabar ke Polres Sukabumi di Jalan Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/5/2023).
Lebih lanjut, Marwan berharap, kedatangan Kapolda Jabar ke wilayahnya bisa memberikan satu keyakinan, kemampuan di daerah untuk secepatnya berkordinasi dan mengantisipasi permasalahan.
Marwan mengaku bersyukur Kapolda langsung menyesuaikan diri dengan kondisi Jawa Barat yang sangat luas, khususnya Kabupaten Sukabumi yang menjadi Kabupaten terluas kedua di Jawa dan Bali.
“Saya bersyukur pak Kapolda kan baru satu bulan, baru menyesuaikan dengan kondisi Jabar khususnya di Kabupaten Sukabumi yang sangat luas, daerah terluas di Jawa Bali, ini menjadi atensi pertama pak Kapolda dari posisi kunjungan ke daerah,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, kedatangan Kapolda Jabar ke Polres Sukabumi ini juga dihadiri sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi, mulai dari Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, Kapolres, unsur TNI, para pejabat Pemda hingga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
Diketahui, Jawa Barat menjadi wilayah dengan potensi konflik cukup tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendatang. Hal tersebut diketahui dalam rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia. Data IKP ini dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
“Dalam IKP tersebut, IKP membagi 2 isu strategis menjelang Pemilu 2024. Isu strategis pertama mengenai polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Sedangkan isu strategis kedua tentang potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial hingga pemenuhan hak politik seseorang sampai ke kelompok rentan,” beber Bagja lagi.
Sementara itu, dalam rilisannya, Provinsi Jawa Barat, berada di urutan keempat daerah yang dinyatakan paling rawan menjelang Pemilu digelar dengan skor 77,08 pada penilaian tingkat provinsi.
Dalam rilis itu juga disebutkan, 9 daerah di Jawa Barat yang masuk dalam kategori kerawanan paling tinggi berdasarkan penilaian indeks kerawanan kabupaten/kota se-Indonesia. Wilayah pertama yang mendapat skor tertinggi kategori rawan jelang Pemilu, yaitu Kabupaten Bandung dengan 91,59. Kabupaten Bandung bahkan berada di urutan ke-3 dari 85 kabupaten/kota paling rawan se-Indonesia.
Setelah Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Majalengka dengan skor 67,14. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya 65,42, Kabupaten Cirebon 64,79, Kabupaten Bandung Barat 59,93, Kota Bekasi 55,48, Kota Tasikmalaya 51,28, Kuningan 51,10 dan Cianjur 50,65.
Ke-9 kabupaten/kota di Jabar ini masuk kategori rawan tinggi untuk Pemilu 2024. Dengan rincian 85 daerah masuk kategori tinggi, 349 daerah kategori sedang dan 80 daerah kategori rendah. (PB/*)
