JAKARTA, Harnas.id – Ditengah isu reshuffle kabinet, Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) saling serang.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Termasuk soal evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
“Saya pikir begini, sekali lagi yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi. Jadi ketika ada pembantunya yang menurutku salah, ya pastilah Pak Jokowi akan memberikan teguran tentang hal itu,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).
Pernyataan Ali tersebut untuk menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang kerap salah menyampaikan data.
Di samping itu, ia meminta tidak ada pihak-pihak yang seakan menuding menteri-menteri dari Partai Nasdem saja yang bermasalah.
Ia kemudian menyinggung Juliari Batubara yang terkena kasus korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial.
“Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, tidak kan?” ujar Ali.
“Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada Bapak Presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita, supaya tidak terjadi kegaduhan,” sambungnya.
Di samping itu, ia yakin Jokowi tak didikte partai politik lain dalam isu reshuffle yang beredar beberapa hari terakhir.
Tegasnya sekali lagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.
“Sekali lagi keberadaan kami, karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama, Nasdem diajak dalam kabinet,” ujar Ali.
Ihwal pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi pada Kamis (26/1/2023) lalu, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, pertemuan keduanya dilakukan demi kepentingan pembangunan nasional agar lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.
“Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” ujar Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Saat ditanya lebih lanjut terkait isi pertemuan tersebut, Johnny enggan membeberkannya.
“Kalau itu kan pak Surya dan bapak Presiden yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka saja,” tambah dia.
Pertemuan antara Jokowi dan Ketum Nasdem memang digelar di tengah berembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan.
Menteri dari Partai Nasdem sendiri menjadi sorotannya. Namun, Johnny enggan menanggapi isu tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait impor beras.
Menurutnya, hal itu sebagai contoh politik sisi gelap yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto ketika menjawab pernyataan anak muda dalam acara bertajuk Ngobras (Ngobrol Bareng Sekjen DPP PDIP) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Awalnya Hasto menceritakan bagaimana dirinya bisa tertarik terjun ke politik, padahal sudah ada stigma yang menyebut bahwa politik itu kotor atau negatif. Ia terinspirasi dari perjuangan Presiden RI pertama Soekarno.
Hasto mengaku, pada awalnya ia sudah hidup dengan kecukupan lataran berkerja sebagai projek manajer di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun justru memilih terjun ke politik dan masuk ke PDIP.
Adapun terkait reshuffle, Hasto menjelaskan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP telah memberikan berbagai masukan kepada Jokowi.
Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seseorang.
“Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” tambahnya.
Pada Ahad (29/1/2023), Presiden Jokowi kembali meminta agar semua pihak menunggu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya.
Santer beredar kabar, reshuffle yang dijanjikan Jokowi ini akan direalisasikan pada 1 Februari lusa di mana dalam kalender Jawa merupakan hari Rabu Pon.
“(1 Februari Rabu Pon), Masak? Rabu Pon, bener, ya nanti tunggu saja,” kata Jokowi singkat usai menghadiri kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di Jakarta, Ahad.
Jokowi diketahui dalam beberapa kesempatan melakukan reshuffle pada Rabu Pon. Sinyal reshuffle dari Jokowi ini sebelumnya sudah berulang kali disampaikan.
Di beberapa kesempatan, jawaban Jokowi selalu sama, yakni meminta agar masyarakat bersabar menunggu perihal reshuffle ini.
Isu reshuffle ini semakin berembus kencang setelah PDIP mendesak agar kinerja menteri dari Partai Nasdem dievaluasi.
Desakan itu tak lepas dari momentum setelah Nasdem mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan.
Di Kabinet Indonesia Maju, ada tiga menteri dari Nasdem yang menjabat, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung hari ini buka suara soal isu reshuffle kabinet yang santer terdengar akan dilakukan pada Rabu (1/2) mendatang yang juga bertepatan dengan hari Rabu Pon dalam kalender Jawa.
Menurut Pramono, pada Rabu sore mendatang, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Bali.
“Saya enggak tahu. Rabu saya ndampingi Presiden ke Bali. Sore berangkat,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
“Rabu sore pergi ke Bali. Sampai Kamis,” kata Pramono, menambahkan. (PB/*)
