BANDUNG, Harnas.id – Gubernur Ridwan Kamil berharap Jawa Barat bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendatang. Menurutnya, hal itu bisa terwujud, jika situasi dan kondisi pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, berjalan kondusif.
“Menyambut 2023 yang sudah masuk tahun politik, saya titipkan pesan agar Jawa Barat menjadi percontohan. Walaupun daerah yang penduduknya besar, tapi jelang Pemilu ini aman, kondusif,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil usai Menghadiri Acara Perayaan Natal Bersama TNI, Polri, PNS Tahun 2022 Sewilayah Korgatap II Bandung, Kamis (12/1/2023).
Lebih lanjut dikatakan Kang Emil, untuk menjaga kondusivitas, memang harus ekstra bersiaga dibantu oleh TNI-Polri. Selain itu, pihaknta juga memberikan pesan tentang masa depan Indonesia yang harus dijaga.
“Jangan sampai, ada contoh negara bubar karena kita bertengkar. Contoh krisis hidup, lingkungan kalau kita tidak mengubah gaya hidup kita dan lain sebagainya. Kita jaga nikmat tuhan yang namanya kondusivitas, damai ini selamanya apalagi menjelang tahun politik,” paparnya.
Sebelumnya diketahui, Jawa Barat menjadi wilayah dengan potensi konflik cukup tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendatang. Hal tersebut diketahui dalam rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia. “IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua,” kata Bagja.
Lebih lanjut Bagja mengatakan, data IKP ini dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
“Dalam IKP tersebut, IKP membagi 2 isu strategis menjelang Pemilu 2024. Isu strategis pertama mengenai polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Sedangkan isu strategis kedua tentang potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial hingga pemenuhan hak politik seseorang sampai ke kelompok rentan,” beber Bagja lagi.
Sementara itu, dalam rilisannya, Provinsi Jawa Barat, berada di urutan keempat daerah yang dinyatakan paling rawan menjelang Pemilu digelar dengan skor 77,08 pada penilaian tingkat provinsi. Di urutan pertama ada DKI Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86 dan Kalimantan Timur di urutan kelima dengan skor 77,04.
Dalam rilis itu juga disebutkan, 9 daerah di Jawa Barat yang masuk dalam kategori kerawanan paling tinggi berdasarkan penilaian indeks kerawanan kabupaten/kota se-Indonesia.
Wilayah pertama yang mendapat skor tertinggi kategori rawan jelang Pemilu, yaitu Kabupaten Bandung dengan 91,59. Kabupaten Bandung bahkan berada di urutan ke-3 dari 85 kabupaten/kota paling rawan se-Indonesia.
Setelah Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Majalengka dengan skor 67,14. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya 65,42, Kabupaten Cirebon 64,79, Kabupaten Bandung Barat 59,93, Kota Bekasi 55,48, Kota Tasikmalaya 51,28, Kuningan 51,10 dan Cianjur 50,65.
Ke-9 kabupaten/kota di Jabar ini masuk kategori rawan tinggi untuk Pemilu 2024. Dengan rincian 85 daerah masuk kategori tinggi, 349 daerah kategori sedang dan 80 daerah kategori rendah. (PB/*)
