Harnas.id, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti tekanan yang tengah dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Situasi ini dipicu ketidakpastian global, termasuk tensi di kawasan Teluk Hormuz yang berdampak pada pasokan dan harga minyak dunia.
Dalam keterangannya di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Rabu (18/3), Kalla menyebut pemerintah kini berada pada posisi dilematis dalam menentukan arah kebijakan fiskal.
“Pemerintah mengalami dilema. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kondisi ini, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan penerimaan,” ujar Kalla.
Namun, ia menilai opsi peningkatan penerimaan bukan perkara mudah di tengah perlambatan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas langsung pada penerimaan pajak negara.
“Kalau ekonomi menurun, pajak juga menurun. Jadi opsinya tinggal mengurangi belanja atau menaikkan defisit melalui utang,” jelasnya.
Kalla melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung menjaga defisit tetap terkendali di kisaran 3 persen. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menekan belanja negara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan belanja bukan tanpa risiko. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor strategis, mulai dari transfer ke daerah hingga layanan publik.
“Kalau belanja daerah dikurangi, pembangunan di daerah akan terganggu. Kalau pendidikan dikurangi, kualitas pendidikan bisa menurun. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Menurut Kalla, ruang gerak pemerintah pada akhirnya terbatas pada tiga pilihan utama. Yakni menambah utang, memangkas belanja, atau mengombinasikan keduanya untuk menutup defisit.
“Kalau penerimaan menurun, maka selisihnya ditutup dengan utang, atau belanjanya yang diturunkan. Itu saja pilihannya,” pungkas Kalla.
Di tengah tekanan global, pilihan-pilihan ini dinilai akan sangat menentukan arah stabilitas ekonomi nasional dalam waktu dekat.
Editor: IJS
