Munas KBPP Polri Sempat Memanas, A.H. Bimo Suryono Akhirnya Kantongi Dukungan Mayoritas

Ketua Umum terpilih A.H. Bimo Suryono usai penetapan hasil Musyawarah Nasional KBPP Polri periode 2026-2031 di Jakarta. Foto: Harnas.id

Harnas.id, JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Keluarga Besar Putra Putri Polri periode 2026-2031 yang berlangsung dinamis akhirnya menetapkan A.H. Bimo Suryono sebagai Ketua Umum terpilih. Dalam forum tersebut, Bimo berhasil mengantongi dukungan dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari total 34 DPD yang hadir dalam Munas.

Sebelum proses pemilihan berlangsung, suasana forum sempat memanas akibat perbedaan pandangan antara peserta Munas dan kubu petahana yang sebelumnya dipimpin Evita Nursanty. Meski diwarnai dinamika internal organisasi, proses pemilihan tetap berjalan hingga akhirnya menghasilkan keputusan berdasarkan suara mayoritas peserta.

Usai dinyatakan terpilih, Bimo menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Ia menilai dinamika yang terjadi selama Munas tidak seharusnya membuat organisasi terpecah dalam jangka panjang.

“Kalau saya bukan terbelah jadi dua. Karena pendapat satu sama lain kadang berbeda. Tapi kita bisa lihat, sebagian besar pengurus daerah pada akhirnya memilih saya sebagai Ketua Umum 2026-2031,” kata Bimo kepada wartawan.

Menurutnya, kontestasi dalam Munas kini telah selesai dan seluruh kader diharapkan kembali fokus membangun organisasi. Ia meminta seluruh pihak meninggalkan perbedaan pilihan dan kembali memperkuat soliditas internal KBPP Polri.

Bimo mengatakan organisasi ke depan harus semakin kompak dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh anggota di berbagai daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga posisi KBPP Polri sebagai bagian dari keluarga besar Polri.

“KBPP Polri harus lebih kompak lagi, bersama-sama membesarkan organisasi ini sehingga pada akhirnya juga bermanfaat buat anggotanya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bimo juga mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Wakapolri Dedi Prasetyousai pelaksanaan Munas melalui sambungan video call. Komunikasi tersebut, kata dia, berkaitan dengan proses legalitas kepengurusan baru hasil Munas.

“Kami tentunya untuk legalitas memerlukan SK dari pembina, yaitu Wakapolri,” katanya.

Meski sempat terjadi perbedaan sikap selama forum berlangsung, Bimo memastikan pintu organisasi tetap terbuka untuk seluruh kader tanpa melihat kubu pilihan saat Munas. Ia berharap tidak ada lagi sekat di internal organisasi setelah proses pemilihan selesai.

“Silakan bergabung. Ke depan sudah tidak ada lawan,” tutur Bimo.

Munas KBPP Polri kali ini menjadi sorotan karena berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pandangan yang muncul di internal organisasi. Namun pada akhirnya, forum tetap menghasilkan keputusan melalui mekanisme pemilihan yang disepakati peserta.

Editor: IJS