Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengevaluasi tata ruang di wilayahnya sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah peningkatan risiko bencana alam di Bekasi, Bogor, dan Karawang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa Pemprov Jabar telah merancang program khusus untuk mengatasi banjir yang kerap melanda berbagai daerah di provinsi ini. Seluruh sumber daya akan dimobilisasi guna menangani masalah bencana yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah berkurangnya ruang terbuka hijau, kawasan hutan, dan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang yang ada.
“Pada Selasa depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jawa Barat bersama Menteri ATR/BPN untuk membahas evaluasi tata ruang. Fokusnya mencakup hilangnya daerah resapan air, kawasan hijau, serta lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan pentingnya menghentikan alih fungsi lahan secara masif demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak bencana yang lebih besar. Ia menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak boleh hanya sebatas pemberian bantuan bagi warga terdampak, tetapi harus disertai langkah konkret guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Bantuan bagi korban banjir tidak cukup hanya berupa sembako. Harus ada langkah nyata agar bencana ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Terkait banjir yang kerap melanda kawasan perumahan, Dedi menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengembang yang sebelumnya mengklaim proyek mereka bebas banjir, namun justru mengalami genangan air yang cukup tinggi setelah dihuni.
“Banyak perumahan yang dijanjikan bebas banjir, tetapi kenyataannya tergenang hingga dua meter. Saya akan mengaudit semuanya,” katanya.
Audit ini bertujuan untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan telah dilakukan dengan benar, khususnya terkait sistem pengendalian banjir yang diterapkan oleh pengembang perumahan, atau justru terdapat kesalahan dalam perencanaannya.
Editor: IJS
