JAKARTA, Harnas.id – Indonesia termasuk DPR RI berupaya membahas isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangkaian agenda ASEAN. Isu ini dinilai penting karena PMI kerap mengalami kekerasan dan eksploitasi saat bekerja di luar negeri dalam agenda rangkaian ASEAN. Diketahui, banyak PMI yang kini bekerja di negara-negara Asia Tenggara.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, Selasa (9/5/2023). Menurutnya, agenda KTT ASEAN menjadi ruang yang bisa berpotensi melahirkan solusi untuk melindungi PMI.
“(PMI) Ini juga menjadi isu yang dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Saya merasa KTT ASEAN ini bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting terkait permasalahan dan mencari solusi terkait penguatan perlindungan pekerja migran di ASEAN,” tutur Puan.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa ASEAN kini menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akibat adanya persaingan kekuatan besar. Seperti, konflik yang muncul di Laut China Selatan. “Beberapa ahli telah memperingatkan kita bahwa situasinya menyerupai era perang dingin,” ungkapnya.
Pada saat yang sama, dirinya menambahkan negara-negara ASEAN juga mengalami perubahan cuaca ekstrem akibat pemanasan global. “Singkatnya, kita hidup di era krisis ganda dan dunia yang terfragmentasi. Masalah yang kita hadapi sangat kompleks dan saling terkait,” ucap Puan.
Maka dari itu, tegasnya, tantangan-tantangan tersebut harus menjadi dorongan ASEAN terutama parlemen untuk menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera. Ia menekankan parlemen harus berkontribusi untuk menjadi bagian dari solusi dari tantangan global yang kompleks.
Puan pun mengingat bahwa Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut sendirian. “Saya percaya bahwa dialog di antara parlemen dari berbagai negara di kawasan akan membantu membangun kepercayaan di antara negara-negara besar,” sambungnya.
Oleh karena itu, Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyatakan agar tidak memicu konflik terbuka di kawasan ASEAN. “TAC sangat relevan untuk mempromosikan prinsip-prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan hubungan persahabatan melalui penolakan penggunaan kekerasan dan penyelesaian perselisihan dengan cara damai,” papar Puan.
Selain itu, kawasan yang damai adalah prasyarat bagi ASEAN yang sejahtera. Sebab itu, pengentasan kemiskinan di daerah harus diupayakan bersama. Salah satunya, dengan cara memperkuat kerja sama dan integrasi ekonomi regional untuk merespon fragmentasi ekonomi dunia, dan gangguan pada rantai pasok global.
Peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu mendukung AIPA harus membangun ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global, sebagaimana telah disepakati sebagai tema ASEAN tahun 2023. Dirinya yakin partisipasi aktif parlemen negara ASEAN mampu berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara. (PB/*)
