Harnas.id, JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mengakselerasi rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai respons atas dorongan pemerintah pusat dalam penanganan darurat sampah nasional.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi terbatas percepatan PSEL di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Pemerintah pusat menargetkan pembangunan fasilitas ini dipercepat, terutama di daerah yang dinilai sudah siap secara teknis dan administratif.
Dalam forum itu, pemerintah juga membuka opsi pembangunan berbasis aglomerasi antarwilayah serta kerja sama dengan Danantara. Skema ini dinilai penting untuk mempercepat realisasi proyek yang selama ini berjalan lambat di sejumlah daerah.
Selain percepatan, pemerintah pusat menegaskan akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang masih mengandalkan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Kebijakan ini menjadi tekanan sekaligus dorongan agar daerah beralih ke sistem pengolahan modern.
Menindaklanjuti arahan tersebut, PSEL Bogor Raya kini diproyeksikan dibangun di dua titik. Lokasi pertama berada di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Galuga, Kabupaten Bogor, yang saat ini telah memasuki tahap akhir administrasi dan teknis.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga meminta percepatan penyiapan PSEL aglomerasi di kawasan Kayumanis. Kehadiran dua titik ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah di wilayah Bogor dan sekitarnya secara lebih terintegrasi.
Langkah ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Regulasi tersebut memberikan kepastian dalam pembiayaan, kerja sama, hingga skema operasional proyek.
Dukungan terhadap percepatan ini juga datang dari PT PLN (Persero). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan PSEL sebagai bagian dari penyediaan energi berbasis limbah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut melalui koordinasi lintas daerah. Ia menilai kerja sama regional menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan sampah yang tidak mengenal batas administratif.
“Tentunya, saya menyambut baik arahan Menko Pangan terkait percepatan fasilitas PSEL. Ini akan segera kami koordinasikan bersama Bupati Bogor dan kepala daerah di wilayah aglomerasi Bogor Raya,” ujar Dedie Rachim.
Secara nasional, timbulan sampah mencapai sekitar 14 juta ton per tahun. Namun, pengolahan melalui teknologi modern seperti PSEL masih terbatas, bahkan di 33 kota/kabupaten yang telah menerapkan sistem ini, tingkat penanganannya baru menyentuh sekitar 22 persen.
Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi. Bogor Raya menjadi salah satu wilayah yang kini didorong untuk bergerak lebih cepat dalam menjawab tantangan tersebut.
Editor: IJS
